Tak Perlu Buru-buru Sahkan RUU KIA

Komnas Perempuan berharap pengesahan RUU KIA tidak dilakuan secara terburu-buru. Dikhawatirkan aturan ini justru akan mendiskriminasi kaum perempuan.

21 Juni 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Nurdin (kedua dari kanan) saat pengesahan RUU KIA untuk menjadi usulan RUU inisiatif dalam Rapat Pleno Harmonisasi RUU KIA di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 9 Juni 2022. dpr.go.id/Munchen/Man

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

DPR telah menyelesaikan harmonisasi RUU KIA.
Aturan ini menawarkan cuti enam bulan kepada pekerja perempuan yang melahirkan.
Muncul kekhawatiran bahwa aturan ini justru akan mendiskriminasi kaum perempuan.

JAKARTA – Komisi IX Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyelesaikan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Rancangan itu sudah diserahkan ke Badan Legislatif untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. “Ada kemungkinan ini akan cepat karena pimpinan DPR menaruh perhatian khusus,” kata anggota Komisi IX, Mufidayanti, kemarin.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pembahasan-rancangan-undang-undang

rancangan-undang-undang-ruu

Riri Rahayuningsih

Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Bergabung dengan Tempo sejak 2022. Kini menjadi reporter Ekonomi Bisnis dan meliput isu infrastruktur, agraria, energi, hingga properti.

Edisi 11 Mei 2025