Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Associate Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Tomi Satryatomo, mengatakan akun pendengung atau buzzer mendominasi peta percakapan pada klaster partai politik pendukung UU Cipta kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kita bisa kenali beberapa influencer yang menjadi rujukan akun-akun lain itu adalah influencer yang kita kenal sebagai akun-akun buzzer," kata Tomi dalam webinar, Ahad, 18 Oktober 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tomi menyebutkan, akun-akun tersebut antara lain @Dennysiregar7 milik Denny Siregar, @seruanhl milik Seruan H7, @DiniHrdianti milik ibu rumah tangga bernama Dini Poedji Hardianti.
"Di kubu pro hampir tidak terlihat adanya akun-akun tokoh pemerintah, tokoh politik pendukung, maupun instansi pemerintah," ujarnya.
Temuan ini berasal dari analisa LP3ES Media Analytics pada 3-13 Oktober 2020. Tanggal 3 Oktober merupakan sidang pengesahan tahap I DPR. Sedangkan 13 Oktober, pemerintah mengumumkan draf final RUU Ciptaker.
Cakupan pantauan percakapannya adalah Twitter dan media massa (400 media online nasional dan daerah). Subyek pantauannya adalah isu Omnibus Law atau RUU Ciptaker, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan PKS.
Menurut Tomi, kubu pro dan kontra terjebak dalam echo chamber masing-masing. Kubu pro ini tidak menjawab hal-hal yang menjadi perhatian kubu kontra. Misalnya terkait urgensi, ketergesa-gesaan penyusunan, tidak diakomodasiya stakeholder yang terdampak, dan RUU yang cacat prosedur. "Kubu pro berkutat pada soal investasi, tudingan hoaks," katanya.
Dominasi akun-akun pendengung, menurut Tomi, menandakan partai politik tidak melakukan edukasi publik terkait RUU Cipta Kerja. Sebaliknya, pada klaster kontra RUU Cipta Kerja, politikusnya menjadi influencer bersama dengan akademisi, aktivis, bahkan aktor-aktor nonpolitikus dengan pola percakapan organik (conversational).
Aktor yang dominan pada klaster kontra RUU Cipta Kerja adalah akademisi, seperti Pukat UGM. Kemudian media massa, politikus Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan politikus PKS Hidayat Nur Wahid.
FRISKI RIANA
Foto 
