atau cari berdasarkan hari
Syahganda Nainggolan divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky mengklaim Demokrat memanen efek positif kepemimpinan AHY dalam setahun terakhir.
LP3ES mengatakan akun pendengung atau buzzer mendominasi peta percakapan pada klaster partai politik pendukung UU Cipta kerja.
Menurut SBY, seorang pemimpin, apalagi presiden, harus siap dikritik, difitnah, dan dihujat.
Pemerintah melobi DPR agar menurunkan besaran pesangon dalam UU Cipta Kerja. Ketua Partai diminta mengawal usulan pemerintah.
Sejumlah pemuda tampak digelandang masuk ke mobil tahanan oleh polisi di gerbang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, tepatnya yang berada di dekat Monumen Patung Kuda.
Berita terpopuler bisnis sepanjang 7 Oktober 2020, dimulai dari Sri Mulyani yang membantah soal 'klaster selundupan' dalam UU Cipta Kerja.
Tokoh agama, aktivis hingga artis pun menolak undang-undang Omnibus Law masih menimbulkan pro dan kontra meski sudah disahkan.
Tamansiswa merasa kecele dengan masuknya klaster pendidikan dalam Undang-undang atau UU Cipta Kerja.
Berita trending ekonomi sepanjang kemarin dimulai dengan pasal pesangon di UU Cipta Kerja hingga cerita bos BCA Jahja Setiaatmadja soal outlet di luar
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan ada 7 dosa besar dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Momen Ketua DPR Puan Maharani tampak ketika anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan Fecho menyampaikan interupsi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka kepada serikat pekerja dan buruh menjelang mogok nasional menolak UU Cipta Kerja.
Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja berlangsung sehari sebelum forum buruh dan aliansi masyarakat akan menggelar aksi protes nasional.
Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan UU Cipta Kerja mampu menjawab berbagai tantangan investasi.
DPR akhirnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Berikut 10 poin pokok yang diatur di dalamnya.
Fraksi Partai Demokrat di DPR menilai RUU Cipta Kerja cacat secara perosedur.
"Belum selesai sudah disahkan. Yang disahkan itu tadi RUU hantu," kata anggota Fraksi Demokrat Benny K. Harman soal pengesahan RUU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan berbagai serikat buruh akan tetap menggelar aksi mogok nasional menanggapi disahkannya Omnibus Law oleh DPR RI.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebutkan persyaratan PHK di Omnibus Law Cipta Kerja tetap mengikuti UU Ketenagakerjaan.
