atau cari berdasarkan hari
Pembahasan RUU Cipta Kerja dianggap tidak transparan karena dilakukan tanpa partisipasi publik.
Muhammadiyah minta Jokowi menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Menurut Muhammadiyah, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak transparan karena dilakukan tanpa partisipasi publik.
Sebelumnya, PKS menolak pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai alasan, termasuk wabah Covid-19.
DPR membahas 25 daftar inventaris masalah di bagian konsiderans, bab I, dan bab II RUU Cipta Kerja.
F-Gerindra mengusulkan RUU Cipta Kerja diganti nama RUU Cipta Lapangan Kerja. NasDem menyarankan diubah menjadi RUU Kemudahan Berusaha.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu mengatakan metode omnibus law tak bisa digunakan untuk menghapus atau mengubah pasal dari UU yang sudah ada.
Koalisi masyarakat mencatat ada beberapa pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja. Seperti soal kemudahan impor dan terkesan melindungi monopoli.
Rapat pembahasan DIM omnibus law RUU Cipta Kerja ini digelar di masa reses DPR yang berlangsung sejak 13 Mei lalu hingga medio Juni mendatang.
Sandiaga S. Uno menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mampu menjembatani UMKM untuk bertumbuh.
Indeks menyatakan kota-kota terdampak pandemik Covid-19 seperti Jakarta, seharusnya sudah mulai membangun ekosistem pekerja.
Masalah ketenagakerjaan yang disuarakan Marsinah, kata dia, terancam semakin parah dengan perbudakan modern melalui sistem kontrak dan outsourcing.
Syarat pendirian koperasi dalam omnibus law ini juga pernah dipertanyakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR.
Baleg DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan dua pakar soal RUU Cipta Kerja.
Abdolutisme pemerintah di MK, kata YLBHI, terlihat dari sejumlah pasal yang telah dibatalkan MK tapi dimasukkan ke draf RUU Cipta Kerja.
Omnibus law RUU Cipta Kerja dianggap ingin mengubah ketentuan luasan konsesi pertambangan hingga tak terbatas.
Penggugat menilai ada pelanggaran prosedur dan substansi dari penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah.
Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan investor.
RUU Cipta Kerja dianggap bermasalah di seluruh substansi dan intensinya.
