atau cari berdasarkan hari
Setelah draf RUU Cipta Kerja keluar, kritik terhadap pasal 170 itu muncul di mana-mana.
Pasal 170 draf omnibus law RUU Cipta Kerja menyebut pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
RUU Cipta Kerja memuat ketentuan bahwa presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan program kartu prakerja ini akan diimplementasikan paling cepat pada April 2020.
Pernyataan Yasonna dinilai mengkonfirmasi bahwa penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja disusun dengan sangat tergesa-gesa.
Pasal 170 dalam draf RUU Cipta Kerja menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
Surat presiden dan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah diserahkan ke DPR pada Rabu, 12 Februari lalu.
Yasonna laoly mengatakan pemerintah tak mungkin membuat kesalahan konyol seperti di Pasal 170 draf omnibus law Cipta Kerja.
Setelah menyerahkan kepada DPR, kata Susiwijono, pemerintah pusat akan segera menerbitkan PP pelaksanaan RUU Cipta Kerja.
Yasonna menduga ada kesalahan ketika dalam pasal 170 rancangan omnibus law cipta kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang.
Ida Fauziyah membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut RUU Cipta Kerja, akan menghilangkan upah minimum dan pesangon bagi pekerja.
Badan Legislasi DPR menyebut mereka baru akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja pada akhir Maret.
Politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan ahli hukum di pihak pemerintah yang menyusun Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai penolakan buruh atas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan bagian dari dinamika publik.
Sejumlah pasal di draf omnibus law RUU Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan semangat reformasi.
RUU Cipta Kerja dinilai dibuat dengan intensi yang sangat kuat untuk menghalalkan segala cara demi investasi.
Pihak Kemenkopolhukam mengatakan informasi soal omnibus law yang diminta itu termasuk rahasia.
BPJS Watch meminta DPR melibatkan buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai tak transparan.
Pemerintah dianggap ingin memotong jalur demi efektivitas dalam draf omnibus law RUU Cilaka.
KSPI menolak bergabung dalam tim pembahas Omnibus Law bentukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
