Tak Cukup Sekadar Undang-undang

Korban kekerasan seksual kerap mendapat perlakuan buruk dan diskriminasi dari aparat ketika melaporkan kasusnya. Persoalan-persoalan semacam ini sering terjadi di lapangan.

21 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Ilustrasi kekerasan seksual. TEMPO/Nita Dian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Penyidik kepolisian kerap ragu akan keterangan korban.
Korban diminta mengulang-ulang cerita kekerasan seksual yang dialaminya secara detail.
Korban juga kerap kesulitan mengakses hasil visum medis.

JAKARTA — Terobosan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Namun undang-undang ini masih dianggap tak cukup untuk memerangi stigma kekerasan seksual yang selama ini diderita korban.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pelecehan-seksual

kekerasan-seksual

lbh

uu-tpks

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 20 April 2025