TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra tidak menganggap Partai Demokrat yang berada di satu koalisi mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bermain dua kaki dalam Pemilu 2019. Partai Demokrat berencana memberikan dispensasi untuk beberapa kader di daerah yang ingin mendukung Calon Presiden inkumben Joko Widodo.
Simak: AHY : Kalau Satu Kaki, Demokrat Pincang
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Partai Demokrat telah menjelaskan soal perbedaan dukungan itu kepada Prabowo Subianto. "Beliau (Prabowo) sudah mendapat penjelasan dan beliau paham," katanya di Kertanegara, Jakarta, Selasa, 11 September 2018.
Prabowo memahami perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam demokrasi. Muzani menjelaskan, kader partai pasti memiliki perbedaan tentang calon pemimpin yang akan mereka dukung. Teori tersebut tak hanya berlaku dalam pemilihan presiden tapi juga gubernur, bupati, dan wali kota.
Menurut Muzani, partainya tak akan memaksakan dukungan kepada Prabowo - Sandi. Gerindra hanya memastikan kepala daerah yang diusungnya dan menang bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat.
Muzani mencatat, hampir tidak ada partai yang benar-benar solid di internalnya. "Sejak pemilihan langsung 2004, 2009, 2014, tidak ada partai politik yang solid dalam pilpres. Beliau (Prabowo) memahami itu sebagai sebuah keadaan demokrasi kita," kata dia.
Perbedaan pilihan, kata Muzani, itu bisa terjadi lantaran kader mempertimbangkan figur tokoh tersebut. Hubungan kekeluargaan antara kader partai dan tokoh bisa jadi salah satu faktor yang menentukan pilihan.
Baca juga: Gerindra Anggap Wajar Perbedaan Dukungan Demokrat dengan Kadernya
Sejumlah kader Demokrat sebelumnya menyatakan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka antara lain mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Dukungan untuk Jokowi-Maruf juga datang dari politikus Demokrat yang baru dilantik menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe.
