TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bakal menambah pengeras suara dari disaster warning system (DWS) baru di enam kelurahan. Alat serupa kini telah terpasang di 14 titik rawan banjir yang berfungsi menyampaikan peringatan dini kepada warga setempat.
Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menilai, peringatan dini melalui media sosial tak akan diterima seluruh warga. Karena itu, menurut dia, peringatan banjir efektif disampaikan menggunakan pengeras suara alias toa.
1. Membutuhkan anggaran Rp 4 miliar
Pengadaan DWS baru di enam kelurahan memakan anggaran Rp 4,03 miliar milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI. Kepala Pusat Data dan Komunikasi BPBD DKI Muhamad Insyaf mengatakan anggaran toa sudah masuk APBD 2020.
Anggaran tersebut diperuntukkan membeli sejumlah alat. Alat itu terdiri dari enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio senilai Rp 3,1 miliar; enam set pole DWS seharga Rp 353 juta; enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W senilai Rp 416 juta.
Selanjutnya, enam set Coaxial arrester DWS seharga Rp 14 juta; enam set Horn speaker 30 W senilai Rp 7 juta; enam set Storage battery 20 Ah, 24V seharga Rp 70 juta dan enam set elemen antena seharga Rp 90 juta. Alat itu akan dibangun di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate, dan Marunda.
Staf riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan menyebut anggaran Rp 4 miliar terlalu mahal untuk pengadaan toa. Pemerintah DKI sebaiknya menyerap anggaran itu untuk kegiatan fisik yang bisa langsung mengatasi banjir.
2. DWS eksisting tak berfungsi
Dari penelusuran Tempo, DWS di wilayah RW 03, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur sudah tidak berfungsi. Pada banjir Jakarta 1 Januari lalu, alat peringatan dini tidak mengeluarkan suara. Menurut Ketua RW 03, Aga, toa berhenti berfungsi sejak 2016 karena kebakaran. Informasi serupa disampaikan beberapa warga. Seorang warga bernama Budi menyebut toa berfungsi saat banjir 2017. Namun, tak demikian dengan banjir di awal tahun ini.
Walau begitu, DWS di RW 07 Kampung Melayu yang berada di sekitar kantor sekretariat RW masih berfungsi. Ketua RW 07, Majid, menyampaikan bahwa seseorang sempat menyampaikan kondisi status siaga 1 dan 2 di pintu air Katulampa pada Selasa malam, 31 Desember 2019.
3. Dinilai tak efektif
Majid melanjutkan, pengelolaan toa dilakukan BPBD DKI Jakarta. Alat peringatan dini di RW 07 itu disebut sudah berdiri sejak tahun 2009. Sayangnya, dia berujar, toa tidak bisa dioperasikan secara manual oleh warga. "Selama ini cuma orang itu aja yang ngomong. Tempatnya dikunci juga," ucap Majid.
Karena itu, Majid menilai, peringatan dini banjir melalui toa milik BPBD DKI kurang efektif. Pada banjir 1 Januari lalu, banyak warganya yang masih tetap berada di rumah walau BPBD sudah mengumumkan status siaga melalui toa itu. Dia menganggap pemberian informasi atau peringatan banjir lebih mudah menggunakan grup WhatsApp.
4. Ditertawakan politikus PDIP
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono merasa geli dengan rencana Anies menginformasikan peringatan dini ke masyarakat menggunakan toa. Gembong menilai penggunaan toa di Ibu Kota unik mengingat teknologi saat ini sudah canggih.
"Saya cukup ketawa saja lah kalau di era modern seperti ini peringatan dini menggunakan toa kan rasanya agak unik. Di Jakarta loh, di kota metropolitan," ujar Gembong saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.
Gembong berulang kali tertawa ketika dihubungi wartawan. Dia merasa rencana toa itu lucu. "Ya mendengarnya agak lucu saja kalau pakai toa di era modern seperti ini. Tapi ya itulah Pak Anies," ujar dia sembari tergelak.
Menurut dia, pemerintah DKI sebaiknya berkolaborasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengumpulkan data soal iklim Jakarta. Setelahnya, DKI memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyalurkan peringatan dini banjir.
