TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump semakin mendapat tekanan dari rekan-rekan Partai Republik untuk mengakui kemenangan Joe Biden setelah gugatan hasil pemilu AS di Pennsylvania gagal.
Seorang hakim federal pada Sabtu menolak gugatan terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan 3 November dari Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden, menyebut klaim hukumnya sebagai "Monster Frankenstein".
Hakim Distrik AS Matthew Brann di Williamsport, Pennsylvania, menggambarkan kasus tersebut sebagai argumen hukum tanpa alasan dan tuduhan spekulatif, menurut laporan Reuters, 21 November 2020.
Brann mengatakan bahwa Trump tidak memiliki otoritas untuk mengambil hak memilih bahkan satu orang pun, apalagi jutaan warga negara.
Gugatan oleh tim Donald Trump diajukan ke Brann pada 9 November, yang menuduh perlakuan yang tidak konsisten oleh pejabat pemilihan kabupaten atas surat suara yang masuk. Beberapa kabupaten memberi tahu para pemilih bahwa mereka dapat memperbaiki kerusakan kecil, sementara yang lain tidak.
Baca Juga:
"Klaim ini, seperti Monster Frankenstein, telah digabungkan secara sembarangan," tulis Brann dalam pernyataan persnya.
Dalam kasus tersebut, seperti dikutip dari CNN, tim hukum Trump yang dipimpin oleh Rudy Giuliani telah berusaha untuk mengklaim bahwa hak Perlindungan Setara dari dua pemilih Pennsylvania dilanggar karena negara telah mengizinkan kabupaten untuk memutuskan apakah surat suara dari pemilih yang tidak hadir, yang dikirim dengan masalah teknis, dapat diperbaiki oleh para pemilih.
Dua pemilih dalam gugatan tersebut mengatakan bahwa di kabupaten mereka, mereka tidak diizinkan untuk "memperbaiki" surat suara mereka, dan dengan demikian surat suara mereka ditolak, sementara kabupaten lain, seperti Kabupaten Philadelphia yang sangat demokratis, mengizinkan pemilih untuk "memperbaiki" surat suara pemilih yang tidak hadir. Ketidaksesuaian itu, kata mereka, berarti bahwa hasil pemilu Pennsylvania secara keseluruhan harus diblokir oleh perintah pengadilan, yang secara teoretis, dapat mencabut 20 suara Electoral College dari negara bagian Biden.
Karena inilah Brann menyebut alasan hukum di balik klaim Perlindungan Setara kampanye Trump "Monster Frankenstein."
"Jawaban atas surat suara yang dibatalkan bukanlah dengan membatalkan jutaan lebih banyak lagi," tulis Brann, dikutip dari CNN.
Sejumlah pendukung Donald Trump menggelar aksi unjuk rasa terkait hasil Pemilu AS, di Washington, AS, 14 November 2020. Dalam askinya, para pendukung Donald Trump meneriakkan slogan Stop the Steal. REUTERS
Sejak Biden dinyatakan sebagai pemenang dua minggu lalu, Trump telah meluncurkan rentetan tuntutan hukum dan melakukan gugatan hukum untuk mencegah negara bagian mengesahkan total suara mereka.
Sejauh ini, upaya untuk menggagalkan sertifikasi telah gagal di pengadilan di Georgia, Michigan dan Arizona.
Agar Trump memiliki peluang untuk tetap berada di Gedung Putih, dia perlu menghilangkan 81.000 suara Joe Biden di Pennsylvania. Negara bagian itu akan mulai mensertifikasi hasilnya pada hari Senin.
Pengacara Trump berjanji akan segera mengajukan banding, tetapi pengacara yang menentangnya di pengadilan mengatakan dia kehabisan waktu.
"Hal ini akan menjadi penghalang bagi upaya lebih lanjut oleh Presiden Trump untuk menggunakan pengadilan federal untuk menulis ulang hasil pemilu 2020," kata Kristen Clarke, ketua Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.
Beberapa rekan Partai Republik Trump di Kongres sekarang mulai buka suara menekan Trump.
Senator Republik Pat Toomey mengatakan putusan itu menutup peluang untuk kemenangan hukum di Pennsylvania dan meminta Trump untuk mengakui pemilihan.
Liz Cheney, anggota tim kepemimpinan Republik di DPR, sebelumnya meminta Trump untuk menghormati proses pemilihan jika dia tidak berhasil di pengadilan.
Biden mendapat 6 juta suara lebih banyak daripada Trump dalam pemilihan 3 November, dan juga menang 306-232 dalam sistem Electoral College negara bagian yang menentukan siapa yang akan mengambil sumpah jabatan pada 20 Januari.
Dia telah menghabiskan beberapa minggu terakhir bersiap untuk menjabat, meskipun pemerintahan Trump menolak memberikan pendanaan dan izin keamanan untuk melakukannya.
Kritikus mengatakan penolakan Trump untuk menyerah memiliki implikasi serius bagi keamanan nasional dan program melawan virus corona, yang telah menewaskan hampir 255.000 orang Amerika.
Untuk tetap menjabat, Trump entah bagaimana harus membatalkan hasil pemilu di setidaknya tiga negara bagian besar, upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilu AS.
Pejabat pemilu di seluruh negara bagian mengatakan tidak ada bukti kecurangan pemungutan suara yang signifikan, dan pemerintahan Trump sendiri menyebut pemilu itu "paling aman dalam sejarah Amerika".
Tetapi tuduhan Trump terus mengobarkan basis pendukung Partai Republik garis keras. Setengah dari Partai Republik percaya pemilu itu dicuri dari Trump, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos, dan para pendukung Donald Trump telah melakukan demonstrasi di seluruh negeri untuk memprotes hasil pemilu AS.
Sumber:
https://uk.reuters.com/article/uk-usa-election/after-pennsylvania-court-defeat-trump-faces-new-pressure-to-concede-election-idUKKBN28205L
https://edition.cnn.com/2020/11/21/politics/federal-judge-dismisses-trump-pennsylvania-lawsuit/index.html
