Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

23 Tahun Reformasi: Detik-detik Menentukan Presiden Soeharto Lengser

Reporter

image-gnews
Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan hari ini, 23 tahun silam, 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mundur dari tampuk kepresidenan yang dikuasainya selama 32 tahun, terhitung sejak dirinya mendapat Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966. Peristiwa bersejarah tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Peringatan Reformasi.

Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Merdeka, kurang lebih pukul 09.00. Dalam buku ‘Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi' yang ditulis B.J. Habibie tahun 2006, berikut penggalan pidato Soeharto yang menyatakan kemundurannya, “Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998,” ujar Soeharto.

Sebelum kemunduran Soeharto, pada 18 Mei 1998, Ketua DPR/ MPR Harmoko memberikan keterangan pers usai melakukan Rapat Pimpinan DPR, pukul 15.20 WIB di Gedung DPR. Di hadapan ribuan mahasiswa, Harmoko didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, serta Fatimah Achmad, menyatakan demi persatuan dan kesatuan bangsa, segenap jajaran DPR mengharapkan kemunduran Presiden Soeharto dari jabatannya secara arif dan bijaksana.

Selang beberapa jam kemudian, pukul 21.30 WIB, empat Menteri Koordinator atau Menko datang menemui Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan yang terjadi. Keempat Menko ini rencananya akan menggunakan kesempatan tersebut untuk membujuk Soeharto agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan, bukan hanya di reshuffle, agar nanti saat mereka tidak terpilih dalam kabinet reformasi tidak terlalu malu.

Namun upaya tersebut gagal, sebab sebelum mereka menyampaikan unek-uneknya, Soeharto telah lebih dulu mengatakan bahwa urusan kabinet adalah urusannya. “Urusan kabinet adalah urusan saya,” kata Soeharto waktu itu.

Kemudian pada 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang para ulama dan tokoh masyarakat untuk menemuinya. Usai pertemuan tersebut, Presiden Soeharto mengumumkan akan selekas mungkin mengadakan reshuffle atau penyusunan ulang Kabinet Pembangunan VII-nya dan mengubah nama menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, Soeharto juga membentuk Komite Reformasi.

Menurut Nurcholish, yang hadir pada pertemuan tersebut, rencana reshuffle serta membuat Komite Reformasi tersebut bukan usulan para ulama dan tokoh masyarakat, melainkan murni dari kemauan Soeharto sendiri. Dalam pertemuan tersebut, sebenarnya sudah ada tanda-tanda Presiden Soeharto akan mengundurkan diri, namun beberapa pihak menganggap pengunduran diri sebagai presiden tidak akan menyelesaikan masalah. Dua orang yang hadir tidak setuju apabila Soeharto memilih mundur dari jabatan presiden.

Sore harinya setelah pertemuan tersebut, pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita ditemani Menperindag Mohamad Hasan dan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng, melaporkan kepada Presiden Soeharto terkait aksi penjarahan dan pembakaran yang mengakibatkan rusaknya jaringan distribusi ekonomi. Tanri Abeng melaporkan soal beberapa peminat saham BUMN, yang akan dijual saat itu, menyatakan mundur. Selain itu, Ginandjar juga melaporkan bahwa para ekonom senior seperti Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadil dan Frans Seda, menilai bahwa rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan reshuffle kabinet merupakan tindakan mengulur-ulur waktu.

Sehari sebelum mundurnya Soeharto, 20 Mei 1998, 14 menteri bidang Ekuin melakukan pertemuan di Gedung Bappenas sekira pukul 14.30 WIB, namun Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Akhirnya diambil keputusan bahwa mereka sepakat tidak bersedia menjabat dalam Kabinet Reformasi ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Awalnya keputusan tersebut akan disampaikan secara lisan kepada Presiden Soeharto, namun niatan tersebut dibatalkan dan disampaikan lewat sepucuk satu. Pukul 20.00, lewat Kolonel Sumardjono surat itu disampaikan kepada Presiden Soeharto.

Menerima surat tersebut, Presiden Soeharto langsung masuk ke kamar untuk membacanya. Mendapati isi surat tersebut, Presiden Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan. Terlebih, dari 14 menteri bidang Ekuin yang menandatangani surat keputusan tidak bersedia menjadi menteri Kabinet Reformasi ataupun reshuffle Kabinet Reformasi itu, di antaranya adalah “orang-orang yang diselamatkan” oleh Soeharto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soeharto tak pernah menduga akan “dikhianati” oleh orang-orangnya, sebab sehari sebelumnya Soeharto masih berbincang dengan Ginandjar guna menyusun Kabinet Reformasi. Bahkan Ginandjar masih memberikan usulan sejumlah menteri yang perlu diganti dan nama penggantinya.

Adik Soeharto, Probosutedjo mengungkapkan, malam itu Soeharto tampak gugup dan bimbang. “Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu. Suasana bimbang ini baru sirna setelah Habibie menyatakan diri siap menerima jabatan Presiden,” ujar Probosutedjo.

Adik Soeharto ini menggambarkan suasana di kediaman Soeharto malam itu terasa tegang, semua anak-anak Soeharto berkumpul di sana. “Saya berusaha memberikan informasi terkini, tentang tuntutan dan permintaan yang terjadi di DPR, informasi bahwa akan ada orang-orang yang bergerak ke Monas, serta perkembangan dari luar negeri,” ujar Probosutedjo.

Malam itu, Soeharto kemudian melakukan pertemuan dengan tiga mantan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. Selanjutnya pukul 23.00 WIB, Soeharto memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto melalui ajudannya. Soeharto menyampaikan bahwa dirinya sudah bertekad dan bulat hati memandatkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya, B.J. Habibie.

Sebagai Menhankam, Wiranto sampai bolak-balik tiga kali dari Kantornya kediaman Soeharto di Cendana. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan terkait sikap ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto yang mundur dari jabatannya. Setelah Wiranto menyepakati keputusan Soeharto, Soeharto lantas memanggil B.J. Habibie.

Dua puluh menit setelah melakukan perbincangan dengan Soeharto, pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra kemudian menemui Amien Rais dan menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatan, yang akan diumumkan oleh Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Amien Rais mengatakan “The old man most probably has resigned”.

Kemudian pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden yang telah dipangkunya selama 32 tahun. “Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof H BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003,” kata Soeharto dalam pidatonya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Hari ini 21 Mei, Soeharto Mundur Sebagai Presiden, ini Cerita Kilas Baliknya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.


Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

2 hari lalu

Penutupan akses jalan di depan kantor BRIN di Jalan Raya Serpong-Parung gagal dilakukan, Kamis 11 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

Pensiunan Puspitek menyatakan Menristek saat itu, BJ Habibie, menyiapkan rumah dinas itu bagi para peneliti yang ditarik dari berbagai daerah.


BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

2 hari lalu

Perwakilan BRIN temui massa unjuk rasa tolak penutupan jalan provinsi Serpong-Parung, Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.


5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.


Asal Usul 29 April Ditetapkan sebagai Hari Posyandu Nasional

3 hari lalu

Seorang ibu membawa anaknya saat imunisasi Campak dan Polio secara gratis di Gedung Wanita BKOW terhadap warga di kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (18/10). Kampanye Imunisasi Tambahan Campak dan Polio tahap ketiga akan digelar di 17 provinsi di Indonesia mulai dari 18 Oktober hingga 18 November di pos pelayanan imunisasi yang tersebar di posyandu dan puskesmas. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Asal Usul 29 April Ditetapkan sebagai Hari Posyandu Nasional

Presiden Soeharto menetapkan 29 April 1985 sebagai Hari Posyandu Nasional.


Fakta Uzbekistan, Negara Asal Imam Bukhari yang Pernah Dicengkram Uni Soviet

3 hari lalu

Pusat Sejarah Bukhara, di Uzbekistan. UNESCO menetapkan tempat ini sebagai situs warisan dunia pada tahun 1993. Terletak di Jlaur Sutra, Bukhara adalah contoh paling komplit kota abad pertengahan di Asia Tengah, termasuk makam Ismail Samani, dan manara masjid Poi-Kalyan dari abad ke-11. AP/Fotolia
Fakta Uzbekistan, Negara Asal Imam Bukhari yang Pernah Dicengkram Uni Soviet

Uzbekistan, tempat kelahiran Imam Bukhari, seorang periwayat hadis yang dihormati.


Sejarah Hari Ini, Kilas Balik Kematian Ibu Tien Soeharto 28 Tahun Lalu

4 hari lalu

Presiden Soeharto bersama istri Ny. Tien Soeharto saat mengunjungi Museum Pengamon di Berlin, Jerman, 1991. Dok.TEMPO.
Sejarah Hari Ini, Kilas Balik Kematian Ibu Tien Soeharto 28 Tahun Lalu

Walaupun telah meninggal, mendiang Ibu Tien Soeharto tetap dikenang dalam perjalanan sejarah bangsa.


Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

7 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

Jumlah harta kekayaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencapai Rp 2,04 triliun. Berikut Rinciannya.


Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

7 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan arahan di Rapat Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Pullman Grand Central, Bandung, Jawa Barat, 24 April 2024. Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan agar dilakukan pemetaan resiko bencana secara valid serta menyusun dan merencanakan skema pembiayaan penanggulangan bencana untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. TEMPO/Prima mulia
Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Presiden dibantu Wakil Presiden. Presiden juga dibantu para menteri. Lalu, apa bedanya Wapres dengan menteri?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

7 hari lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).