Serang Pos Militer di Nduga, TPNPB-OPM Tolak Dialog dengan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) menyampaikan enam pernyataan usai melakukan serangan terhadap pos militer di pinggir Kali Keneyam, Nduga, Papua pada Sabtu, 26 Maret 2022. Pernyataan ini disampaikan Panglima Kodap III Ndugama Darakma TPNPB - OPM Brigjen Egianus Kogoya.

Dalam siaran pers yang dikirimkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Egianus Kogoya mengatakan bertanggung jawab atas penyerangan Pos Militer Indonesia itu yang dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) TPNPB ke-51.

"Saya siap bertanggungjawab atas penembakan di ujung bandara, belakang kantor perikanan ibu kota Kabupaten Nduga, Papua," kata dia dalam pernyaataan tertulis tersebut.

Egianus juga menyatakan menolak semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Nduga. Dia juga meminta pemerintah memberikan akses kepada jurnalis internasional dan tim pencari fakta untuk hadir di Papua.

Selain itu, Egianus juga menolak upaya pemerintah untuk melakukan dialog. Dia pun meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk turun tangan mengatasi masalah kemanusiaan di Papua.

"TPNPB Kodap III Ndugama Derakma menolak upaya Pemerintah Kolonial Republik Indonesia untuk melaksanakan dialog damai tetapi kami minta harus ada pihak ketiga yaitu PBB," kata Egianus.

Penyerangan TPNPB kemarin mengakibatkan dua anggota TNI tewas. Wakil Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan enam orang anggota TNI lainnya juga mengalami luka-luka.

Para korban kini telah dievakuasi ke Timika. Mereka langsung menjalani perawatan di RSUD Mimika. Sementara dua korban lainnya yang mengalami cedera ringan tetap berada di Kenyam, Nduga.

TPNPB juga sempat menyatakan bertanggung jawab atas penembakan delapan petugas PT Palapa Timur Telematika hingga tewas pada awal bulan lalu. Mereka menyatakan tak mengetahui jika kedelapan korban itu warga sipil. Mereka mengklaim telah meminta warga sipil keluar dari zona yang telah mereka deklarasikan sebagai zona perang itu.