Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Boediono menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang surat utang negara disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi surat utang negara yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan. Selain agar landasan hukum lebih kuat, RUU ini juga dimaksudkan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan umum secara transparan dalam pengelolaannya yang mencakup proses perencanan, penerbitan, penatausahaan, akuntabilitas dan ketentuan pidana. Hal itu ditegaskan di depan anggota Komisi IX DPR RI dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI tentang RUU Surat Utang Negara di gedung DPR/MPR, Rabu (6/2). Dengan adanya undang-undang ini, Menkeu mengharapkan kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional semakin tinggi terhadap setiap surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Meningkatnya kepercayaan ini, dicerminkan dalam bentuk menurunnya premi risiko yang dikaitkan dengan surat utang negara, yang kemudian dapat meningkatkan minat masyarakat dan pelaku pasar finansial untuk menanamkan dananya pada surat utang negara. “Dengan semakin meningkatnya aktifitas perdagangan dan likuiditas surat utang negara, maka semakin menurun pula premi likuditas yang dikenakan pasar terhadap surat utang negara,” papar dia menjelaskan. Apabila ditambah dengan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengembangkan pasar obligasi yang aktif dan likuid pada gilirannya akan dapat menurunkan tingkat keuntungan yang diharapkan pasar (market yield) atas surat utang negara. Selain itu dia mengatakan pemerintah harus menyediakan dana pembiayaan yang bersumber dari pasar obligasi domestik. Dana pembiayaan ini dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan APBN pada utang luar negeri, khususnya pinjaman komersial yang sangat rentan terhadap kurs rupiah. Menanggapi pertanyaan tentang dampak implementasi RUU Surat Utang Negara terhadap kebijakan fiskal atau APBN yang berkelanjutan, Menkeu menjelaskan peranan dari RUU ini dalam meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pengelolaan surat utang negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan fiskal yang berhati-hati, transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat mendukung upaya pencapaian fiskal sustainability. (Ebnu Yufriadi –Tempo News Room)
Iklan
