TEMPO Interaktif, Jakarta:Indosat tidak jadi mengambil alih aset Telkom di Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Utama PT Indosat, Hari Sartana, Jumat (1/2), mengatakan pembatalan pengambilalihan ini bukan karena tekanan karyawan. Indosat dan Telkom sebelumnya mengadakan perjanjian tukar guling. Telkom mendapatkan saham Indosat di Telkomsel. Sebaliknya, Indosat mendapatkan saham Telkom di Satelindo dan Lintasarta. Selain itu, Indosat juga mendapatkan aset Telkom di Jateng dan DIY. Hari mengatakan pembatalan ini mengakibatkan Telkom harus membayar sisa transaksi silang sebesar US$ 375 juta. Dari jumlah tersebut, Juli 2001 Telkom telah membayarkan US$177 juta. Keputusan pembatalan itu sudah dimuat dalam press release yang diedarkan pada sekitar 11.30 WIB. Hari mengatakan bahwa pembatalan transaksi ini sudah tercakup dalam rapat umum pemegang saham tahun silam. (Nunuy Nurhayati - Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Lengser Tahun Ini, Jokowi dan Lee Hsien Loong Jembatani Keberlanjutan Kerja Sama RI-Singapura
4 menit lalu
Lengser Tahun Ini, Jokowi dan Lee Hsien Loong Jembatani Keberlanjutan Kerja Sama RI-Singapura
Jokowi dan Lee Hsien Loong akan menelaah balik 10 tahun kerja sama yang sudah dilakukan sambil menyatakan komitmen kerja sama.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun
10 menit lalu
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
10 menit lalu
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?
Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar
10 menit lalu
Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar
Zulhas menyebut pabrik itu memproduksi sebanyak 3.608.263 batang baja seberat 27.078 ton.
Shin Tae-yong Yakin Timnas U-23 Indonesia Bisa Tembus Final Piala Asia U-23 2024 Usai Singkirkan Korea Selatan
10 menit lalu
Shin Tae-yong Yakin Timnas U-23 Indonesia Bisa Tembus Final Piala Asia U-23 2024 Usai Singkirkan Korea Selatan
Shin Tae-yong mengakui perasaannya berkecambuk setelah timnas U-23 Indonesia menyingkirkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U-23 2024.
Shin Tae-yong: Saya Bilang ke Para Pemain untuk Percaya pada Saya
15 menit lalu
Shin Tae-yong: Saya Bilang ke Para Pemain untuk Percaya pada Saya
Di Piala Asia U-23 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menetapkan target mencapai babak semifinal. Bagaimana cerita di balik kesuksesannya?
Temuan Kuburan Massal, Bisakah Menjadi Bukti Kejahatan Perang Israel?
15 menit lalu
Temuan Kuburan Massal, Bisakah Menjadi Bukti Kejahatan Perang Israel?
Penemuan kuburan massal di dua rumah sakit di Gaza telah memicu seruan kepala HAM PBB dan pihak lainnya untuk penyelidikan internasional.
Rusia Siap Kerjasama dengan Pemerintahan Baru Indonesia, Begini Hubungan Baik Kedua Negara Sejak Zaman Uni Soviet
19 menit lalu
Rusia Siap Kerjasama dengan Pemerintahan Baru Indonesia, Begini Hubungan Baik Kedua Negara Sejak Zaman Uni Soviet
Pemerintah Rusia menyambut presiden baru Indonesia. Siap lanjutkan kerja sama.
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
26 menit lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
27 menit lalu
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.
