Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan UNTAET (United Nation Transition Administration for East Timor) pada Senin (25/2) depan terkait dengan deklarasi kemerdekaan Timor Loro Sae pada 20 Mei 2002. Demikian diungkapkan Direktur Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa kepada pers di Jakarta, Selasa (19/2) sore. “Ini merupakan pertemuan yang keenam, namun ada nilai tambahnya. Bukan karena diadakan pada tingkat menteri, juga karena dalam waktu sangat dekat Timtim akan memulai era baru sebagai negara yang merdeka,” jelasnya. Menurut Marty, dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Sementara dari pihak UNTAET akan hadir Ketua UNTAET Sergio de Melo, dan termasuk tokoh kemerdekaan Timtim Ramos Horta dan Mari Alkatiri. Marty menjelaskan, masalah-masalah yang akan dibahas nanti tak jauh berbeda dengan yang sebelumnya pernah dibahas antara lain masalah arsip, pembayaran pensiun bagi para pegawai negeri Sipil Timtim, masalah aset dan klaim terhadap berbagai aset negara dan individu Indonesia yang ada di Timtim. Ia menerangkan, sewaktu Timtim berpisah dari Indonesia, banyak arsip Timtim yang hilang, sehingga mereka membutuhkan bantuan Indonesia untuk menangani masalah tersebut. Di samping itu, lanjut Marty, akan dibahas pula keberadaan warga Timtim di Indonesia. Terutama mereka yang masih bersekolah. Untuk itu pemerintah RI akan mengadakan kerjasama budaya dengan pemerintah Timor Loro Sae. Juga akan ditandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang jasa pos. “Karena selama dua tahun ini, surat-menyurat dari Dili tidak bisa langsung ke Indonesia, harus lewat Lisbon atau Darwin,” ujar Marty. Pertemuan juga akan membicarakan soal pengunsi, HAM, dan perbatasan. Khusu perbatasan, akan dibahas perbatasan darat. (Faisal-Tempo News Room)
Iklan
