Iklan
TEMPO Interaktif, Lhokseumawe:Masyarakat Aceh menyambut antusias pemberlakuan syariat Islam di Aceh, yang menjadi salah satu poin dari Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang itu sendiri resmi diberlakukan di Aceh pada tanggal 1 Januari 2002. Jauh sebelum UU NAD diberlakukan, jalan-jalan di Aceh banyak yang sudah diganti dengan nama tokoh pahlawan dan pejuang lokal. Tidak sedikit yang langsung ditulis dalam huruf Arab, tanpa hurus latin. Begitu pun dengan kop surat resmi Pemerintah Daerah Aceh, di sana sudah tertera tanggal, bulan dan tahun hijriyah pada surat. Itu selain tanggal dalam tahun masehi. Polisi-polisi Wanita (Polwan) mulai menyesuaikan pakaiannya agar sesuai dengan syariat Islam yang mengharuskan menutup aurat. Mereka telah mengenakan jilbab dalam bersama pakaian dinasnya. Untuk tetap menjaga keluwesan bergerak, beberapa di antaranya mengenakan celana panjang. Anak-anak sekolah pun demikian. Bagi siswi, mulai dari SLTP hingga SLTA, tidak ada lagi yang tidak berjilbab, kecuali yang non muslim. Sementara bagi siswa, mereka sudah mengenakan celana pajang. "Bukan hanya itu, mata pelajaran pendidikan agama juga sudah ditambah dalam kurikukulum," kata Dra Nurhayati, Kepala Humas Pemda Aceh Utara kepada Tempo News Room pada Kamis (3/1) sore. Namun demikian, masih ada juga masyarakat di sana yang belum mengetahui telah diberlakukannya undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam itu. "Saya belum tahu UU itu sudah diberlakukan di Aceh," kata Teuku Fachrizal, seorang pekerja Kilang LNG Arun di Lhokseumawe. Warga Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Dua Aceh Utara ini bahkan mengaku belum melihat ada tanda-tanda bahwa Syariat Islam juga sudah diberlakukan di Aceh. Sementara itu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara terangan-terangan mengaku menolak Otonomi Khusus dan Syariat Islam untuk Aceh. Alasannya, karena selama ini masyarakat Aceh sudah hidup dalam tatanan ajaran Islam yang kental. "Jadi jangan ajarkan Islam di Aceh, karena masyarakat Jawa pun di-Islamkan oleh-oleh orang-orang dari Aceh," kata Abu Said Adnan, Gubernur GAM Wilayah Pasee. Ia mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Aceh sekarang bukanlah Syariat Islam, melainkan keberanian masyarakat Aceh untuk memberikan referendum. "Biar masyarakat Aceh memilih, ikut GAM atau Jakarta," tambahnya. Dan GAM, katanya lagi, akan mengikuti apa yang ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri. (Zainal Bakri)
Iklan
