Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR Samuel Kotto, Jumat (10/1), menyatakan, lebih dari 100 anggota DPR yang sudah menandatangani rencana pembentukan Pansus Indosat. Sebagian besar penanadatangan Pansus itu berasal dari partai-partai kecil seperti Fraksi Reformasi dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Bahkan F-KB sudah 100 persen, kata dia. Usulan mengenai pansus ini akan mulai digulirkan setelah habis masa reses pada pertengahan bulan ini. Divestasi Indosat, badan usaha milik negara yang bisnis utamanya meliputi informasi, telekomunikasi, multimedia, sudah berpindah tangan ke Singapore Technologies Telemedia (STT). Namun begitu, proses divestasi ini mendapat reaksi dari masyarakat dan serikat pekerja Indosat. Menurut Kotto, ada beberapa hal yang patut dipermasalahkan dalam divestasi Indosat. Di antaranya mengenai adanya indikasi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, dam adanya keterkaitan kepemilikan yang menjurus ke monopoli dan transparansi proses divestasi itu sendiri. Menurut dia, upaya pembentukan pansus Indosat sendiri adalah usaha untuk mengritisi kebijakan publik dalam tata cara penyelenggaraan negara. Dia juga menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada pihak internal DPR terkait dengan masalah divestasi DPR ini. Karena, menurut dia, pada awalnya divestasi Indosat disetujui DPR. Meskipun begitu, proses kemarin tidak memenuhi standard DPR, ujar dia. Pendapat senada disampaikan Indonesia Telecomunication Watch (ITW), sebuah lembaga pemerhati kebijakan telekomunikasi. Menurut Presiden ITW Masgar Kartanegara, dalam divestasi Indosat patut diduga adanya agenda terselubung demi kepentingan penguasa, publik, atau pun investor. Indosat merupakan gateway yang memiliki prasarana lengkap dan strategis, karenanya divestasi Indosat ke Singapura sangat merugikan bangsa dan negara, kata Masgar. Salah satu hal yang dipertanyakannya adalah pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa Indosat pada 27 Desember 2002 lalu. Menurut dia, pelaksanaan rapat umum itu dipaksakan. Dia menjelaskan, rapat itu hanyalah upaya STT untuk mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp 419,4 miliar dari deviden yang tutup buku pada 31 Desember 2002. Ini perlu diinvestigasi karena telah merugikan keuangan negara yang cukup signifikan, kata dia. Ia bahkan menyebut bahwa pelaku penjualan indosat sebagai teroris negara yang membahayakan keselamatan dan eksistensi bangsa. Sebagai tanggung jawab moral, ia menyarankan DPR segera membentuk pansus Indosat. Wakil Ketua DPR RI Fraksi Reformasi, A.M. Fatwa, ditemui terpisah mengatakan, DPR masih akan meminta penjelasan komisi komisi terkait guna membahas soal divestasi Indosat. Konsultasi itu untuk menentukan berbagai poin yang rencannya akan ditanyakan kepada pemerintah, khususnya Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. "Selain itu juga akan dilakukan dengar pendapat umum dengan pihak Indosat. Jadi ini semua masih perlu dikonfirmasikan dulu satu sama lainnya,kata Fatwa kepada wartawan usai menghadiri rapat pimpinan DPR, di gedung DPR/MPR. (Muhammad Multazam dan Andi Dewanto-Tempo News Room)
Iklan
