Strategi Nasional dan Kepemimpinan

Jum'at, 09 Oktober 2015 | 02:16 WIB

Mohamad Cholid, Alumnus The International Academy for Leadership, Jerman

"Dalam hal Pancasila ini orang harus berpikir dalam istilah geest-wil-daad. Bangsa Indonesia harus berjuang terus. Berjuang dalam arti membangun-membangun material dan membangun moral-agar supaya toon hidupnya bernama Pancasila itu benar-benar menjelma-wadag di atas segala lapangan hidupnya." Demikan sebagian pidato Bung Karno saat menerima gelar doctor honoris causa sebagai penggali Pancasila dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 September 1951.

Dalam seminar "Strategi Pembangunan Nasional: Perlukah Menghidupkan Kembali GBHN" oleh Institut Peradaban di Wisma Elang Laut, Jakarta, pada pertengahan September lalu, Emil Salim  menegaskan pentingnya strategi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil-makmur pada 2045 (100 tahun Indonesia merdeka). Pada usia 85 tahun saat ini, Emil dengan jernih dan energi prima (sambil berdiri tegap memegang mikrofon)  memaparkan perihal Pancasila sebagai perspektif, sebagai working concept, untuk melaksanakan pembangunan.  

Emil seperti mengingatkan agar kelima sila dalam Pancasila ditafsirkan dengan lebih baik dan diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata pemerintah. Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya,  masih perlu dipertanyakan, mengingat restriksi agama di Indonesia masih tinggi diukur berdasarkan government restriction index atau perilaku, kebijakan, dan aturan pemerintah terhadap kepercayaan dan praktek agama. Demikian juga jika diukur dari social hostility index atau tindakan-tindakan individu, organisasi, dan kelompok sosial dalam pertikaian agama, kondisinya masih mencemaskan.

Dari  perpektif sila-sila yang lain, proses pembangunan masih memerlukan kerja keras dengan perencanaan yang lebih strategis. Untuk sila Persatuan Indonesia, misalnya, data produk domestik bruto nasional 2012 memperlihatkan masih terjadinya ketimpangan  yang mencolok antarwilayah: PDB Jawa 57 persen  (DKI Jakarta mengisi 16 persen),  Sumatera 24 persen  (Riau 7 persen),  Sulawesi 4 persen (Sulawesi Selatan saja 2 persen), dan seterusnya.

Sila keempat sejak 2001 telah ditafsirkan, antara lain, dengan lahirnya otonomi daerah, demokrasi lokal, dan pilkada. Dampaknya terhadap PDB? Hasil studi Institutional Model of Decentralization menunjukkan, setelah pemberlakuan desentralisasi (2001-2007), semua provinsi, kecuali Sulawesi Tenggara, mengalami penurunan laju PDB regional dibanding sebelumnya (1993-1996).

Emil menyarankan pemerintah memiliki target untuk 20 tahun mendatang yang dipilah-pilah dengan rencana lima tahunan sesuai dengan masa kerja kabinet dan dipimpin presiden yang dipilih setiap lima tahun. "Sistem ekonomi yang tumbuh dicerminkan perkembangan kehidupan politik bangsa berdasarkan demokrasi ekonomi dan politik," katanya. "Prinsip pokok proses ekonomi dan politik adalah pertumbuhan inklusif membangun kohesi Bhinneka Tunggal Eka."

Siapkah pemerintahan sekarang memulai tradisi kepemimpinan baru, memikirkan Indonesia untuk 20 tahun ke depan atau bahkan sampai 50 tahun mendatang, bukan sekadar untuk membangun citra demi menang pemilu berikutnya? Kalau pola kepemimpinan belum berubah, apakah mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik?

Kualitas kepemimpinan Jokowi dan para pengambil keputusan di tingkat nasional menghadapi ujian cukup menantang. Tren memperlihatkan kemampuan ekonomi nasional menurun, debt service ratio (DSR) atau kewajiban membayar utang  kuartal I 2015 naik ke level  56,8 persen dari penerimaan ekspor  dibanding periode yang sama pada 2014, yang 42,51 persen. Di sejumlah tempat sudah terjadi PHK terhadap ribuan pekerja. Ada juga kritik tentang kemampuan penyerapan anggaran yang sampai Agustus baru 20 persen.

Dilihat dari kepentingan Jokowi dan timnya, semua tantangan tersebut bisa menjadi peluang.  Sejarah telah membuktikan bahwa para pemimpin hebat lahir justru dari krisis: pada abad ke-20 ada Winston Churchill dan Nelson Mandela.

Mengambil alih kepemimpinan nasional, apalagi dengan legitimasi kuat melalui pemilu, tentunya Jokowi juga harus berani memikul seluruh tanggung jawab atas kenyataan ekonomi dan politik saat ini. Memang, ada beberapa menteri yang kurang pantas. Ketika ada kenyataan kurang menggembirakan, mereka masih memberikan jawaban "pemerintah akan mempelajarinya".  Namun mayoritas anggota kabinet tentunya dapat diandalkan untuk mengelola negara, sepanjang kompetensi mereka dibarengi dengan komitmen kuat.   Menurut Peter Drucker, guru manajemen sejagad: "Di dunia ini, tidak ada negara yang terbelakang, hanya ada yang kurang dikelola."

Manajemen hanya berfungsi efektif dengan tindakan nyata. "Geest-wil-daad," kata Bung Karno. Semangat, kemauan, dan perbuatan. Dalam sebuah kuliah umum tentang kepemimpinan belum lama ini,  Bill Clinton menyebutkan empat hal untuk memastikan keberhasilan pemimpin, yaitu envision, explanation, inclusion, dan execution.  Dengan mengambil alih tanggung jawab seluruh fakta hari ini, pemerintah tahu persis  posisi kita di mana. Dengan demikian, presiden bisa menentukan arah tujuan bangsa mau ke mana. Sudahkah pemerintahan Jokowi memiliki kejernihan tentang apa yang ingin dicapai, menjelaskan kepada pemangku kepentingan, menyertakan partisipasi lebih banyak pihak, dan melaksanakan eksekusi dengan efektif?

Katakanlah pemerintah sekarang belum mampu menetapkan program pembangunan sampai 20 tahun mendatang. Paling tidak, sebagaimana sepatutnya pemimpin yang ingin berhasil, Jokowi tentunya sudah harus menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga saat kepemimpinannya berakhir nanti hasilnya adalah kehidupan masyarakat lebih baik, anak-anak punya harapan, dan persatuan nasional lebih kuat.

Perbandingan yang terbaik adalah perbandingan dengan pencapaian diri sendiri, bukan dengan negara lain, atau bahkan dengan pemerintah sebelumnya. Untuk sanggup melakukan pembalikan ekonomi nasional, diperlukan pergeseran cara pandang ke arah yang lebih baik, terutama dalam mengubah kebijakan ekonomi yang melulu menggali sumber daya alam, yang sebagian-nikel dan bauksit-bakal habis pada 2018.

Apakah Jokowi dan para pengambil keputusan di tingkat nasional sanggup dan berani membebaskan diri dari keterbatasan masing-masing, meloncat dari zona nyaman menuju dimensi baru kepemimpinan nasional? Kalau melakukan tindakan yang sama terus-menerus-di antaranya pembiaran gangguan politik yang merajalela terhadap kebijakan ekonomi-tapi menginginkan hasil yang berbeda, itu edan namanya.

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru