Musuh Rakyat Itu Baik

Senin, 22 Mei 2017 | 00:50 WIB

Seno Gumira Ajidarma
Budayawan, parajournal.com



Matematika politik bisa berlangsung seperti berikut: jika mayoritas keliru, minoritas yang baik dan benar menjadi musuh rakyat. Dalam arti ini, musuh rakyat bermakna positif, dan jika mayoritas semacam ini memenangi pemilihan umum, demokrasi jelas menunjukkan kelemahannya. Plato sudah lama menunjuk demokrasi sebagai kapal berisi orang-orang bodoh, sejak Socrates harus dihukum mati minum racun berdasarkan pemungutan suara dari 501 anggota parlemen Athena pada 399 SM. Dengan ajaran logikanya, Socrates, antara lain, didakwa menista dewa-dewa Yunani.



Demokrasi bolong-bolong itu, terutama jika kualitas para pemilih terbatas, menjadi subyek Henrik Ibsen (1828-1906) ketika menulis Musuh Rakyat. Dalam lakon itu, peran Dr Stockman, yang menemukan bahwa sumber air warga kota beracun, memilih untuk mengungkap dan tidak mencabut pernyataannya, meski semua orang-berdasarkan kepentingan masing-masing-melarang dengan kegemparan dan kemarahan massa sebagai risikonya.



Terhadap naskah tahun 1882 berbahasa Norwegia itu, Arthur Miller (1915-2005) pada 1950 melakukan adaptasi dari terjemahan Lars Nordenson ke bahasa Inggris demi situasi sosial-politik Amerika Serikat saat itu. Tema sentral Musuh Rakyat adalah: (1) apakah jaminan melindungi kaum minoritas secara politis boleh dipinggirkan semasa krisis; (2) apakah visi seseorang atas kebenaran mesti menjadi sumber kebersalahan ketika massa mengutuknya sebagai hasutan setan yang berbahaya; (3) tidak akan pernah terjadi khalayak terorganisasi dapat menyetujui dengan tenang pribadi yang mendesak bahwa dirinya benar ketika mayoritas secara umum sudah jelas salah. (Miller, 1979 [1950]: 8-9).



Dalam drama itu, dengan perbandingan seluruh suara lawan dua suara saja atas pernyataannya bahwa sumber air mereka beracun, Stockman secara resmi dinyatakan sebagai musuh rakyat. Semula dari Norwegia ia bermaksud menyeberang ke Amerika Serikat, yang dianggap akan bisa menerimanya, tetapi kemudian memutuskan tetap tinggal.



"Organisasi massa berbentuk manusia tidaklah secara otomatis menjadi rakyat," ujarnya. "Aku melawan dusta tua bahwa mayoritas selalu benar; apakah mayoritas benar ketika menolak percaya bumi mengelilingi matahari dan membiarkan Galileo merangkak seperti anjing? Perlu lima puluh tahun bagi mayoritas untuk menjadi benar. Mayoritas tak pernah benar sampai berlaku benar. Satu-satunya cara diriku menjadi sahabat rakyat adalah mengambil tindakan atas korupsi itu, maka aku adalah musuh. Air itu beracun, beracun, dan beracun!" (ibid., 93-5, 122).



Ibsen, dan tentu juga Miller, disebut tidak mengakhiri situasi dengan penyelesaian, melainkan dengan undangan diskusi. Publik diminta berpendapat siapa lebih ideal: seorang moralis yang sedikit pun tidak berkompromi dengan keyakinan dan hati nuraninya ataukah seorang politikus yang tidak segan mengkompromikan keyakinannya asal tujuannya ter-capai (sedang seorang moralis selalu terbentur-bentur). (Soekito, 1984: 129).



Dalam analogi teater atas politik, sama seperti ketika pertunjukan berlangsung, saat peristiwa politik bergulir, Wiratmo Soekito mencatat pertanyaan berikut: (1) apakah yang akan terjadi selanjutnya?, (2) saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi bagaimanakah terjadinya?, (3) saya tahu apa yang akan terjadi dan saya tahu pula bagaimana terjadinya, tetapi bagaimanakah publik akan memberikan reaksi mereka nanti?, (4) lihatlah, tetapi apa yang terjadi di sana? Suspense menonton teater berlangsung ketika publik mengikuti peristiwa politik.



Bedanya, jika pertunjukan Teater Koma selama tiga atau empat jam kini sudah dianggap terlalu lama, dalam contoh kasus yang diajukan Wiratmo, yakni Gerakan 30 September 1965, sampai hari ini belum juga jelas apa yang telah terjadi. Betapapun, meski politik dari teater modern berbeda dengan politik dari politik, disebutkan bahwa teater modern selalu tegas sikapnya: membela maupun menentang perilaku sosial tertentu di antara khalayak. Maka, segenap pementasan teater modern menjadi peristiwa politik (Soekito, 16/11/1986: 2).



Analogi Musuh Rakyat dengan peristiwa politik Indonesia kontemporer terhubungkan dengan posisi mayoritas, yang dalam dominasinya belum tentu menjadi representasi "kebenaran" selain kebenarannya sendiri. Tentu analogi ini juga berlaku bagi angka pembagian suara: bahwa hasil akhir, secara politik dan moral tidak merupakan kata akhir. Apalagi menjadi minoritas. Bahkan, apabila tinggal satu orang pun, dalam naskah itu, "Kamu berjuang demi kebenaran, makanya kamu sendirian, dan itulah yang membuatmu kuat. Kita adalah rakyat terkuat di dunia! … dan yang kuat mesti belajar untuk menjadi kesepian." (Miller, op.cit., 124-5).



Untuk yang terakhir itu, saya kira bukanlah situasi Ahok.

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru