Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Miskin Keberatan Bunga Kredit Rumah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, BATU:Warga miskin di Kota Batu menolak mengambil kredit rumah program dari Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT). Mereka menolak karena dikenakan bunga kredit sebesar enam persen. "Kami keberatan karena bunga kredit terlalu tinggi. Kami ingin tak ada bunga," kata Suhari, warga Temas, Kota Batu, Senin (25/8) Suhari bersama teman-teman sedesanya sudah mengajukan kredit rumah sebesar Rp 5 juta ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Tetapi, pengajuan itu dibatalkan karena dikenakan bunga. Dia mengaku sebelumnya tidak mendapat informasi soal bunga kredit. "Saya kira tidak ada bunga karena ini kan untuk keluarga miskin," ujarnya. Program kredit rumah merupakan program Kementrian PDT dengan dana sebesar Rp 500 juta. Program ini untuk membantu warga miskin mendapatkan rumah, baik untuk kredit kepemilikan rumah maupun membangun rumah sendiri. Jumlah dana untuk masing-masing keluarga antara 2,5 juta hingga Rp 5 juta dengan masa angsuran hingga tiga tahun. Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, Dri Admojo, mengatakan adanya bunga kredit rumah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Bunga kredit nantinya dipakai untuk biaya proses administrasi bagi pengelola bantuan, yakni Koperasi Agribis Bumi Makmur, Desa Pendem. Berdasarkan data di Bappeda Kota Batu, dari 6.005 keluarga miskin di daerah itu, 150 di antaranya yang mengajukan permohonan kredit. Dari jumlah tersebut, Bappeda akan menyetujui pengajuan kredit 100 keluarga. Mereka berasal dari Desa Temas, Pesanggrahan, Sumberejo, Bulukerto, Pendem, dan Desa Sumberbrantas. Sekretaris Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Harijono, pengenaan bunga akan memberatkan warga miskin. Padahal, program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin agar bisa memiliki rumah yang layak huni. "Program bergulir kok ada bunga. Seharusnya cukup mengangsur pinjaman saja," katanya. BIBIN BINTARIADI
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ma'ruf Amin Sebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tak Terkendala Anggaran

29 September 2021

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi khotib salat Jumat di Masjid Istana Wapres, Jakarta, 12 Juni 2020. KIP Setwapres
Ma'ruf Amin Sebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tak Terkendala Anggaran

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan tantangan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem saat ini bukanlah keterbatasan anggaran.


Paus Fransiskus: Pandemi Covid-19 Buktikan Pasar Bebas Gagal Beri Manfaat Sosial

4 Oktober 2020

Paus Fransiskus menyampaikan audiensi umum mingguan yang dilangsungkan secara virtual di perpustakaan resminya karena virus corona (Covid-19) di Vatikan, 19 Agustus 2020.[REUTERS]
Paus Fransiskus: Pandemi Covid-19 Buktikan Pasar Bebas Gagal Beri Manfaat Sosial

Paus Fransiskus mengatakan, pandemi Covid-19 membuktikan pasar bebas dan kebijakan ekonomi trickle-down telah gagal memberikan manfaat sosial.


Anies Baswedan Sebut Ada 362,3 ribu Orang Miskin di DKI pada 2019

12 Mei 2020

Warga beraktivitas di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. BPS DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di DKI mencapai 372.000 orang. ANTARA/Aprillio Akbar
Anies Baswedan Sebut Ada 362,3 ribu Orang Miskin di DKI pada 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362,3 ribu orang pada 2019.


BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

15 Januari 2020

Warga beraktivitas di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa 5 November 2019. Presiden Joko Widodo mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10.96 persen pada tahun 2014 menjadi 9.41 persen pada Maret 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen

Meskipun angka kemiskinan turun, disparitas antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.


Bank Dunia: Ekonomi Dunia Melambat, Kemiskinan Meningkat

10 Oktober 2019

Seorang anak disuapi oleh orangtuanya sambil bermain air di Penjaringan, Jakarta, Indonesia, 4 Januari 2019. Diketahui angka kemiskinan pada 2018 merupakan terendah sepanjang sejarah dengan 9,82 persen. REUTERS/Willy Kurniawan
Bank Dunia: Ekonomi Dunia Melambat, Kemiskinan Meningkat

Bank Dunia memperingatkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik bahwa bahwa resiko penurunan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.


Bank Dunia: Urbanisasi Naik 1 Persen Turunkan Kemiskinan 1 Persen

3 Oktober 2019

Lead Country Economist Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menyampaikan pemaparannya dalam acara diskusi Indonesia Economic Quarterly di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Bank Dunia: Urbanisasi Naik 1 Persen Turunkan Kemiskinan 1 Persen

Bank Dunia menyebut bahwa peningkatan perpindahan warga dari daerah ke kota besar atau urbanisasi berpotensi ikut mengurangi tingkat kemiskinanan.


Sri Mulyani Ingin Rekor Baru Angka Kemiskinan Terwujud di 2020

28 Agustus 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Ignite The Nation di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Sri Mulyani Ingin Rekor Baru Angka Kemiskinan Terwujud di 2020

Sri Mulyani berharap pada 2020 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, kemiskinan bisa turun di bawah 9 persen.


Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

19 Juli 2019

Warga beraktivitas di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. BPS DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di DKI mencapai 372.000 orang. ANTARA/Aprillio Akbar
Bappenas: Pemerintah Beri 4.500 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah telah memberikan lebih dari 4.500 bantuan hukum untuk warga miskin dan rentan miskin.


Malaysia Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Orang Miskin

29 Desember 2018

Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng
Malaysia Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Orang Miskin

Pemerintah Malaysia juga memberikan uang pengganti pendapatan bagi pasien yang sakit.


Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

19 Oktober 2018

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat menyambangi kantor Balikota DKI Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Sudirman Said: Angka Kemiskinan BPS Tunjukkan Masyarakat Rentan

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan BPS menunjukkan masyarakat rentan.