TEMPO.CO, -GARUT - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk kembali mengevaluasi penyaluran kredit usaha rakyat. Alasannya, penyaluran KUR dinilai tidak tepat sasaran. “Banyak pengusaha kecil yang tidak pernah menerima KUR,” kata Anggota Komisi VI DPR A Muhajir, di Garut, Minggu, 05 Agustus 2012.
Menurutnya banyak usaha kecil menengah dan koperasi di daerah yang belum tersentuh KUR. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Jawa Barat, di antaranya, Kabupaten Garut dan Tasikmalaya.
Penyerapan KUR di luar Pulau Jawa pun masih sangat kurang. Di Papua dan Sumatra Utara, penyerapan KUR hanya sebesar 2,9 persen. “Kondisi itu saya ketahui setelah melakukan reses di sejumlah daerah,” katanya.
Muhajir mengatakan pengusaha kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan terkesan dipersulit dengan harus adanya jaminan. Padahal, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp1 triliun melalui Askrindo untuk menjamin masyarakat yang ingin mendapatkan KUR.
Akibatnya, banyak usaha kecil yang terancam gulung tikar, bahkan tidak lagi beroperasi. Alasannya, banyak pengusaha kecil yang terlilit utang ke renternir. “Ini sangat memprihatinkan. Sampai ada informasi yang mendapatkan KUR itu hanyalah saudara karyawan bank dan yang dekat saja,” katanya.
Ia mengatakan Komisi VI akan memanggil bank penyalur KUR. Dewan akan mempertanyakan posedur dan penyerapan KUR. “Kita juga akan minta ke pemerintah untuk meningkatkan pengawasan,” katanya.
SIGIT ZULMUNIR