Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FITRA : Potensi Kebocoran APBN 2013 Sangat Besar

image-gnews
Seorang pekerja mengerjakan proyek pembuatan halte busway di jalan Rasuna Said, Jakarta,  (20/9). Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2009 naik menjadi 6,3 %. Foto: ANTARA/Rosa Panggabean
Seorang pekerja mengerjakan proyek pembuatan halte busway di jalan Rasuna Said, Jakarta, (20/9). Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2009 naik menjadi 6,3 %. Foto: ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menengarai akan banyak terjadi kebocoran dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013. Menurut ia, tahun 2013 merupakan tahun di mana seluruh partai berjibaku untuk mengumpulkan dana Pemilu 2014.

"Saya kira kebocorannya bisa mencapai 30 persen. Ingat, tahun 2014 ada Pemilu. Jadi 2013 tahun pembajakan anggaran," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Rabu, 22 Agustus 2012.

Menurut Uchok, potensi kebocoran anggaran pada 2013 akan terjadi di hampir seluruh sektor. Paling besar, kebocoran akan terjadi di dana bantuan sosial, proyek infrastruktur, dan subsidi pemerintah."

Dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013, pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp 59 triliun. Anggaran itu bertambah Rp 4 triliun dari tahun sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara untuk belanja infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 188 triliun. "Banyak kasus korupsi di Bansos dan proyek infrastruktur. Kami akan melakukan advokasi," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wamenkeu Sebut 400 Ribu Vaksin Covid-19 Disuntikkan: Ada yang Sudah Dapat 2 Kali

30 Januari 2021

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA
Wamenkeu Sebut 400 Ribu Vaksin Covid-19 Disuntikkan: Ada yang Sudah Dapat 2 Kali

Pemerintah menyediakan anggaran Rp 73 triliun untuk program penyuntikkan vaksin Covid-19.


Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

7 Desember 2019

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia


Ini 4 Keuntungan Kartu Kredit untuk Pembiayaan Proyek Rp 200 Juta

21 Februari 2018

Ilustrasi. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Ini 4 Keuntungan Kartu Kredit untuk Pembiayaan Proyek Rp 200 Juta

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto menyebutkan empat keuntungan menggunakan kartu kredit pada pembiayaan proyek.


Cegah Korupsi, Gubernur BI Usulkan Anggaran Negara Nontunai  

16 Februari 2015

Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Menkeu RI M. Chatib Basri resmikan penerbitan uang NKRI pecahan seratus ribu rupiah di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, 18 Agustus 2014. Ini momentum menjadikan uang NKRI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Cegah Korupsi, Gubernur BI Usulkan Anggaran Negara Nontunai  

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan transaksi tunai akan mengundang korupsi dan penipuan.


Gubernur Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara  

16 November 2014

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Gubernur Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara  

Adanya uang bantuan APBN ke desa bisa menjadi berkah tapi sekaligus bisa menjadi musibah.


Pemerintah Tidak Batasi Biaya Perjalanan Dinas  

19 September 2014

TEMPO/ Nickmatulhuda
Pemerintah Tidak Batasi Biaya Perjalanan Dinas  

Peraturan Menteri Keuangan mengatur standar biaya perjalanan dinas untuk pejabat dan pegawai negeri


Optimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting  

15 Agustus 2014

Joko Widodo didampingi Rini Soewandi (kiri) usai resmikan Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. Kantor tersebut jadi tempat persiapan pemerintahan transisi dari SBY hingga pelantikan 20 Oktober, termasuk pembentukan kabinet dan APBN 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Optimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting  

E-budgeting dilakukan untuk mencari formula yang lebih baik ketimbang pengurangan subsidi bahan bakar minyak secara langsung.


Desember, Pemerintah Belanjakan Rp 29 Triliun Setiap Hari  

23 Desember 2012

TEMPO/Dasril Roszandi
Desember, Pemerintah Belanjakan Rp 29 Triliun Setiap Hari  

Selama 10 hari terakhir ada anggaran sisa Rp 290 triliun. Duit ini akan digelontorkan untuk iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat.


Kemenkeu Evaluasi Penyaluran Dana Bansos  

23 Agustus 2012

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 5-6, 2012. Kementerian Keuangan mengajukan pemberian reward untuk kementeriannya terkait dengan optimalisasi penyerapan anggaran belanja negara pada 2011 sebesar Rp 39,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Kemenkeu Evaluasi Penyaluran Dana Bansos  

Dalam RAPBN 2013 dana bansos naik menjadi Rp 59 triliun.


Presiden Nilai Penggunaan Anggaran Melenceng

19 Oktober 2011

Presiden SBY (kiri) didampingi Wapres Boediono. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Presiden Nilai Penggunaan Anggaran Melenceng

APBN dan APBD masih banyak dikorupsi oknum pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan anggota DPR.