TEMPO.CO, Yogyakarta - Aset baitul mal wat tamwil (BMT) tumbuh signifikan tiap tahun. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, Joelarso, mengatakan, pertumbuhan aset seiring tumbuhnya jumlah BMT di daerah-daerah.
“Hingga akhir 2012 ini, sudah ada 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia,” ujar Joelarso saat ditemui di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di sela-sela BMT Summit 2012, Rabu, 7 November 2012.
Pada 2005, ia menambahkan, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi.
BMT tersebut berada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.
Di sela pelaksanaan BMT Summit 2012, diadakan deklarasi dewan pakar PBMT Indonesia yang beranggotakan sejumlah tokoh profesional yang peduli. Dewan pakar bersifat independen, tugasnya mengeluarkan rekomendasi terkait berbagai hal, terutama bidang ekonomi.
Baca Juga:
"Basis BMT adalah Koperasi Syariah yang mengacu pada Undang-Undang Koperasi dan peraturan Dewan Syariah Nasional," kata dia.
Menurut Rektor Universitas Paramadina Anies Rasyied Baswedan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh sebagian kelompok. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan di berbagai daerah membutuhkan perhatian bersama.
Masalah yang perlu diselesaikan, kata dia, yaitu ketimpangan akses terhadap modal untuk usaha mikro dan kecil. Posisi BMT sangat strategis sebagai lembaga yang memberikan layanan bagi usaha mikro dan kecil di daerah.
"Ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Banyak yang mengakui ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun masih terasa pula adanya ketimpangan pembangunan," kata Anies.
Ia menyatakan Indonesia butuh lembaga seperti BMT yang bisa menjangkau kelompok masyarakat terbawah karena berbasis koperasi atau perkumpulan masyarakat. Berdasarkan laporan sejumlah daerah, masyarakat di pelosok butuh akses keuangan mikro. Sesudah terdidik dan terlayani soal kesehatan, ada kebutuhan modal usaha untuk mengembangkan ekonomi. "Jasa layanan syariah itu peluangnya sangat besar," kata penggagas Indonesia Mengajar ini.
MUH SYAIFULLAH
