TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak perlu dibubarkan. Namun pria yang akrab dipanggil Gus Ipul itu tetap tak sepaham dengan HTI.
Ia memperingatkan, ajaran atau paham khilafah yang dianut HTI tidak relevan dengan Indonesia. "Mereka harus sadar diri," katanya kepada Tempo, Rabu, 4 Mei 2016.
Gus Ipul menjelaskan, ajaran HTI, yang ingin mengubah ideologi Pancasila, sangat tidak bisa dimaafkan. Sejak zaman Indonesia berdiri, Pancasila sudah menjadi dasar negara Indonesia.
"Negara ini sukunya banyak, agamanya juga tak hanya Islam, jadi tak relevan jika memakai sistem khilafah," ujarnya.
Menurut dia, tidak ada negara di dunia yang sanggup menganut sistem khilafah. Di negara-negara Timur Tengah, yang menganut paham khilafah, malah terjadi perpecahan. "Khilafah itu ada masa lalu, kalau diterapkan sekarang tidak cocok," ujarnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Andry Dewanto, yang mempertanyakan keputusan pemerintah mengesahkan HTI. Seharusnya, pemerintah tak mengesahkan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan paham Pancasila. "Organisasi pembawa paham komunis dan khilafah seharusnya tak harus mendapatkan izin untuk berdiri," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah HTI Jawa Timur Fajar Kurniawan membantah khilafah hanya memihak masyarakat beragama Islam. Justru khilafah, menurut dia, akan menjadi pengayom bagi nonmuslim sehingga mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban yang sama dengan orang muslim.
"Dalam sistem khilafah, orang-orang nonmuslim juga akan dilindungi hak-haknya, tetap mendapatkan perlakukan yang sama," katanya.
EDWIN FAJERIAL
