TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan daya tariknya. Menurut dia, dengan menciptakan iklim persaingan yang sehat akan mendorong daerah menggenjot produktivitasnya.
"Daya tarik itu ialah kemakmuran dan itu bisa diperoleh lewat produktivitas," kata Wapres di acara pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jakarta, Kamis, 5 Mei 2016.
Kalla menyebutkan saat ini Indonesia sudah memasuki era persaingan. Salah satunya ialah Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Menurut Kalla, kunci untuk memenangkan persaingan ialah dengan mengandalkan produktivitas, yaitu bagaimana menghasilkan produk-produk yang lebih baik, cepat, dan murah. Ada dua sektor yang bisa membuat daerah berkembang di era persaingan. Pertama ialah meningkatkan produksi pertanian, dan kedua mengembangkan sektor manufaktur.
Baca Juga: Hadapi MEA, Bahasa Inggris Jadi Kelemahan Pekerja Indonesia
Agar daerah bisa berkembang dan produktif, lanjut Kalla, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Proyek pembangunan infrastruktur menjadi perhatian serius, mulai dari jalan hingga pelabuhan. Tak hanya itu, agar pelaku usaha makin berkembang maka suku bunga perbankan pun coba diturunkan. "Di birokrasi kami kurangi aturan yang menghambat. Itu langkah yang dilakukan bersama."
Dukungan dari pemerintah pusat tak berhenti sampai di situ. Wapres menyatakan dana transfer daerah pun setiap tahun terus ditambah. Bila sepuluh tahun lalu alokasi dana transfer daerah hanya sekitar Rp 200 triliun, kini sudah naik hampir tiga kali lipat.
Tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pemerintah pusat mengalokasikan total dana transfer daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun. Jumlah itu terdiri atas dana desa Rp 47 triliun dan dana transfer daerah Rp 723,2 triliun.
Simak: Dicegat Pengembang Pulau G, Rizal Ramli: Jangan Sok Jago
Oleh karena itu, Kalla meminta kepada daerah agar terus berinovasi dan menjalankan mandat yang sudah diberikan rakyat. "Amanah yang baik ditandai dengan peningkatan pendapatan, kurangnya pengangguran, dan perbaikan pendidikan serta kesehatan."
ADITYA BUDIMAN
