TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan telah berbicara dengan Google Indonesia terkait dengan game berteknologi global positioning system dari Google Maps, Pokemon GO, yang dikembangkan oleh Niantic, perusahaan game yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat.
"Karena berbasis Google Maps, saya sudah bicara dua kali dengan Google Indonesia agar obyek vital nasional jangan digunakan, seperti lokasi militer, istana, dan lain sebagainya," ujar Rudi saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 8 Agustus 2016.
Menanggapi permintaannya itu, menurut Rudi, Google Indonesia berencana untuk berbicara dengan Niantic. "Tapi kuncinya adalah di Google Maps-nya dulu. Contohnya di Cilangkap, Mabes TNI, kan enggak ada di Google Maps, cuma ijo aja gitu," tuturnya.
Rudi pun menambahkan, kementeriannya telah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mendaftar obyek-obyek vital mana saja yang dilarang untuk dimunculkan dalam Google Maps. "Untuk daerah-daerah mana, obvitnas mana yang jangan masuk," katanya.
Justru, menurut Rudi, tempat-tempat yang seharusnya didorong untuk dimasukkan ke game tersebut adalah tempat-tempat wisata, seperti Museum Nasional, Kota Tua, dan lain sebagainya. "Agar bisa lebih produktif," ujar Rudi.
Belakangan, demam game Pokemon GO melanda sebagian besar masyarakat. Game ini menggunakan teknologi GPS dan juga augmented reality sehingga pemain bisa mencari pokemon langsung di lingkungan nyata yang tampak di layar ponsel.
Namun, game tersebut memicu kontroversi. Pemerintah pun mengeluarkan larangan bagi para pegawai kementerian dan lembaga untuk tidak memainkan game tersebut di lingkungan kerja mereka. Alasannya, game tersebut dapat membahayakan keamanan nasional.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
