TEMPO.CO, Jakarta - Kemacetan di Yogyakarta yang tergolong parah menjadi sorotan
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan walikota di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menunjukkan terjadi kenaikan penggunaan kendaraan bermotor sebesar 7-10 persen pada 2015 dibanding tahun sebelumnya. Setiap bulan terdapat 7 ribu sepeda motor yang masuk ke Yogyakarta saat ini.
Anggota Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan walikota, Nasrul Khoiri mengatakan ada sejumlah persoalan yang belum Pemerintah Kota Yogyakarta selesaikan. Tiga persoalan itu yakni transportasi publik yang belum memadai sehingga terjadi kemacetan. Selain itu, persoalan sampah dan konfik horizontal juga belum ditangani dengan baik. “Ini menjadi catatan penting yang harus dirampungkan,” kata Nasrul, Senin, 10 Oktober 2016.
Sujanarko, Ketua DPRD Yogyakarta yang sedang mengikuti kunjungan kerja di Bali ketika dihubungi juga mengatakan kemacetan menjadi persoalan karena minimnya dukungan dari pemerintah pusat. Jumlah kendaraan yang ada di Yogyakarta semakin sulit dikendalikan.
Ia berharap Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sejumlah perbaikan untuk mengatasi kemacetan. Misalnya memperbanyak jumlah bus Trans Jogja dan memperbaiki manajemennya. “Untuk tidak menambah macet, masyarakat perlu terus didorong menggunakan transportasi publik,” kata Sujanarko.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudho, mengatakan terjadi kenaikan penggunaan kendaraan bermotor sebesar 7-10 persen pada 2015 dibanding tahun sebelumnya. Ia memperkirakan untuk tahun 2016 prosentase kenaikan kendaraan bermotor jauh lebih besar. Indikasinya adalah sebagian penduduk di Kabupaten Kulonprogo inden atau mobil setelah mendapatkan duit pembebasan lahan untuk proyek calon Bandar Udara baru.
Dia menghitung di Yogyakarta setiap bulan terdapat 7 ribu sepeda motor yang masuk ke Yogyakarta. Dari angka itu, perbandingan jumlah pengendara motor dari Kota Yogyakarta dan luar Kota Yogyakarta adalah satu banding empat. Itu datang dari sejumlah kabupaten, di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Kemacetan yang paling parah, kata dia terjadi di sejumlah tempat, di antaranya di Jalan Solo, Jalan Godean, dan kawasan Mirota Kampus.
Untuk mengatasi kemacetan itu, Dinas Perhubungan telah menambah halte portabel untuk mempermudah kendaraan umum. Ongkos penambahan 17 halte portabel itu sebesar Rp 500 juta. “Bus Trans Jogja tahun ini juga ditambah dari 54 menjadi 150 bus Trans Jogja,” kata Wirawan.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga menghimbau sejumlah perusahaan untuk mengurangi kemacetan dengan cara meminta karyawannya tidak membawa mobil ke kantor. Ia berharap di Yogyakarta dalam lima tahun ke depan akan ada pembangunan megaproyek transportasi umum, mass rapid transit atau MRT seperti di Jakarta.
SHINTA MAHARANI
