Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nelayan Tolak Gelar Honoris Causa untuk Menteri Susi

Editor

Erwin prima

image-gnews
Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu
Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) mempertanyakan langkah Universitas Diponegoro yang memberikan gelar doktor honoris causa untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sekretaris Jenderal PPNSI Riyono menyatakan Universitas Diponegoro sepertinya tidak melihat kontroversi berbagai kebijakan yang dikeluarkan Susi selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Banyak kebijakan Susi yang berdampak merugikan bagi nelayan dan industri perikanan,” kata Alumni Undip ini kepada Tempo, Jumat 2 Desember 2016. Riyono menyatakan, sebagai alumni Undip dirinya juga menolak pemberian gelar kehormatan untuk Susi tersebut.

Riyono menyebut beberapa kebijakan Susi yang tidak pro-nelayan, yakni Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan menangkap lobster dalam ukuran tertentu bagi nelayan dan harus dilepaskan kembali. Ada juga Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 soal larangan pemakaian pukat hela dan pukat tarik (cantrang).

Riyono menyebut 80 persen nelayan di Jawa Tengah yang beroperasi di luar Jawa menggunakan cantrang. Sementara untuk alih alat tangkap membutuhkan biaya Rp 1 miliar hingga 2 miliar. Para nelayan tidak mampu menggantinya. Menurut Riyono, larangan cantrang ini membuat para nelayan menganggur karena tak bisa melaut.

Kebijakan lain yang merugikan nelayan, kata Riyono, adalah Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang larangan kapal bongkar di tengah laut. “Kebijakan ini membuat biaya melaut lebih mahal karena kapal tak boleh memindahkan hasil tangkapan ke kapal lain,” kata Riyono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Riyono menyatakan orang yang mendapatkan gelar doktor kehormatan seharusnya yang memiliki peran luar biasa di masyarakat. “Faktanya kebijakan Susi lebih banyak menyusahkan nelayan,” kata dia.

Universitas Diponegoro akan memberikan gelar doktor honoris causa kepada Susi Pudjiastuti di bidang pembangunan kelautan dan perikanan.  “Prosesi penganugerahannya akan digelar pada hari Sabtu besok, 3 Desember 2016,” kata Kepala Humas Universitas Diponegoro Semarang, Nuswantor.

Siang ini, rencananya Undip akan menggelar konferensi pers mengenai pemberian gelar doktor kehormatan untuk Susi tersebut.

Baca:
Disoraki 'Penista Agama', Djarot Menjawab Kalem: Permisi...
Pakai Batik, Presiden Jokowi `Salah Kostum` di Acara Kadin
Kejaksaan Agung Tak Menahan Ahok, Ini Alasannya

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Ambil Alih Gedung Universitas California Irvine dari Demonstran Pro-Palestina

17 jam lalu

Pengunjuk rasa pendukung Palestina di Gaza berdiri di dekat barikade di sebuah perkemahan di Universitas California Los Angeles (UCLA), ketika konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Los Angeles, California, AS, 1 Mei 2024. Ketegangan meningkat di kampus-kampus Amerika ketika para pendukung pro-Israel menyerang perkemahan pengunjuk rasa pro-Palestina di UCLA. REUTERS/David Swanson
Polisi Ambil Alih Gedung Universitas California Irvine dari Demonstran Pro-Palestina

Polisi kembali mengambil alih gedung kampus Universitas California Irvine dari para pengunjuk rasa pro-Palestina.


Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

1 hari lalu

Polisi berdiri di antara pengunjuk rasa dan perkemahan protes mendukung warga Palestina, selama konflik antara Israel dan Hamas, di kampus Universitas McGill di Montreal, Quebec, Kanada 2 Mei 2024. REUTERS/Peter McCabe
Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina


Kenaikan UKT Terjadi di Kampus Berstatus PTNBH, Ini Daftarnya

2 hari lalu

Mahasiswa UGM menggelar aksi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balairung UGM Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kenaikan UKT Terjadi di Kampus Berstatus PTNBH, Ini Daftarnya

Kampus PTNBH mengalami kenaikan biaya UKT imbas peraturan Menteri Kepmendikbudristek. Ini daftar kampusnya.


Undip: Masih Ada Peserta UTBK yang Keliru Lokasi Ujian dan Tidak Bawa Dokumen

3 hari lalu

Universitas Diponegoro Semarang. (www.kampusundip.com)
Undip: Masih Ada Peserta UTBK yang Keliru Lokasi Ujian dan Tidak Bawa Dokumen

Arfan, mengatakan, masih ada peserta yang keliru lokasi pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024


Universitas di Belgia Hentikan Kerja Sama dengan Institusi dari Israel

7 hari lalu

Para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk perkemahan setelah pidato pendiri Turning Point USA dan komentator konservatif Charlie Kirk di kampus dekat perkemahan protes pendukung Palestina di Gaza, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Universitas Washington di Seattle, Washington, AS 7 Mei 2024. REUTERS/David Ryder
Universitas di Belgia Hentikan Kerja Sama dengan Institusi dari Israel

The Free University of Brussels di Belgia mengumumkan menarik diri dari sebuah proyek kerja sama dengan institusi dari Israel


Rishi Sunak Minta Universitas di Inggris Lindungi Mahasiswa Yahudi dari Pelecehan

7 hari lalu

PM Inggris Rishi Sunak dan kucing Larry. REUTERS
Rishi Sunak Minta Universitas di Inggris Lindungi Mahasiswa Yahudi dari Pelecehan

Rishi Sunak menyerukan pada universitas di Inggris agar melindungi mahasiswa pemeluk yahudi dari pelecehan menyusul unjuk rasa pro-Palestina


Kementerian Luar Negeri Komentari Maraknya Gelombang Unjuk Rasa Pro-Palestina

8 hari lalu

Pengunjuk rasa pendukung Palestina di Gaza berdiri di dekat barikade di sebuah perkemahan di Universitas California Los Angeles (UCLA), ketika konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Los Angeles, California, AS, 1 Mei 2024. Ketegangan meningkat di kampus-kampus Amerika ketika para pendukung pro-Israel menyerang perkemahan pengunjuk rasa pro-Palestina di UCLA. REUTERS/David Swanson
Kementerian Luar Negeri Komentari Maraknya Gelombang Unjuk Rasa Pro-Palestina

Kementerian Luar Negeri menilai gelombang unjuk rasa pro-Palestina di sejumlah negara adalah bentuk kekecewaan mahasiswa pada negara atas perang Gaza


Mahasiswa Soroti Kenaikan Biaya UKT, Apa Beda UKT dengan SPP?

8 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, Senin, 29 Januari 2024. Keluarga Mahasiswa ITB mencatat ada 120 orang mahasiswa yang menunggak Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah atau dipaksa cuti kuliah. TEMPO/Prima Mulia
Mahasiswa Soroti Kenaikan Biaya UKT, Apa Beda UKT dengan SPP?

Mahasiswa di berbagai kampus tolak kenaikan UKT. Apa beda UKT dan SPP?


Menuai Protes dan Kritik dari Mahasiswa, Ini Kilas Balik Penerapan UKT

8 hari lalu

Mahasiswa UGM menggelar aksi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balairung UGM Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Menuai Protes dan Kritik dari Mahasiswa, Ini Kilas Balik Penerapan UKT

Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia sudah menerapkan sistem UKT ini sejak 2013.


Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

8 hari lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.