TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) menangani rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak gempa di Aceh. "Karena akan ada pelaksanaan pilkada serentak di 21 daerah di Aceh maka penanganan rekonstruksi rehabilitasi akan dilakukan secara langsung oleh Kementerian PUPR baik untuk rumah, jalan, pasar, fasilitas sosial, dan sebagainya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2016.
Ia menyebutkan penyerahan penanganan kepada Kementerian PUPR itu merupakan salah satu keputusan rapat kabinet terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres M. Jusuf Kalla.
Pramono menyebutkan anggaran untuk keperluan itu sudah tersedia dan sudah diputuskan Menteri Keuangan. Belajar dari bencana sebelumnya, pengalaman bencana tsunami 2004 menjadi pengalaman berharga. "Mekanisme keuangannya diharapkan tidak bermasalah di kemudian hari," katanya.
Pramono menyebutkan atas perintah Presiden, sudah dikirim surat kepada Menteri PUPR dan menteri terkait agar mereka punya pegangan dan segera melaksanakan tugasnya. Pramono menyebutkan Presiden Jokowi sudah dua kali mengunjungi daerah terdampak gempa di Aceh, yaitu di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Biereuen, untuk melihat langsung kondisi pascagempa.
Kementerian Perindustrian tengah menginventarisasi dampak gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, khususnya terhadap industri kecil dan menengah (IKM). "Hari Senin (19 Desember 2016) kami akan ke sana untuk melihat langsung seberapa besar dampaknya bagi IKM dan apa yang bisa lakukan," kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.
Menurut Gati, dari data yang ada, terdapat sekitar 1.300 IKM beroperasi di Kabupaten Pidie, 1.030 IKM di Pidie Jaya, dan 1.370 IKM di Bieren. Untuk itu, Gati bersama Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Achmad Sigit Dwisahjono akan terjun langsung ke lokasi.
ANTARA
