TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan pengawasan maritim di bidang sosial dan ekologi. Hal ini disampaikan menyusul adanya kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat, yang diduga terjadi karena sebuah kapal pesiar Celedonian Sky berbendera Bahama, menabrak karang saat air surut pada 4 Maret 2017.
Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Walhi, Ony Mahadika, mengatakan selama ini pemerintah memang berfokus pada pengembangan maritim. "Namun disayangkan fokus maritimnya berdasar ekonomi dan industrialisasi pesisir, sehingga perhatian terkait sosial dan ekologi sangat kurang," kata Ony, Ahad, 12 Maret 2017.
Baca: Terumbu Karang di Raja Ampat Ditabrak Kapal,Kementerian Kirim Tim
Kapal pesiar sepanjang 90 meter milik operator tur Noble Caledonia tersebut kandas saat menyelesaikan perjalanan bird-watching di Pulau Waigeo 4. Hasil evaluasi tim Pusat Penelitian Sumberdaya Perairan Pasifik Universitas Papua menunjukkan bahwa Caledonian Sky merusak terumbu karang seluas 1.600 meter persegi di situs penyelaman yang dikenal sebagai Crossover Reef.
Ony menyesalkan terjadinya tragedi di Raja Ampat. Sebab, perbaikan terumbu karang membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk pemulihan. Dia mendesak pemerintah menginvestigasi secara mendalam dan menghukum perusahaan pemilik kapal dalam kasus ini. "Ini penting untuk memberikan efek jera," ucapnya.
Baca juga: Terumbu Karang Raja Ampat Ditabrak Kapal, Berapa Kerugiannya?
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirim tim untuk menyelidiki kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat. Tim tersebut melibatkan staf Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Meski demikian, tim lokal di Sorong sejak beberapa hari lalu telah meninjau lokasi kejadian.
EGI ADYATAMA| MITRA TARIGAN
