TEMPO.CO, Manado - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, memanfaatkan momen Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ke Gedung Sekretariat Regional The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security, di Manado, Jumat, 7 April 2017.
Olly mencurahkan keprihatinannya terkait pengelolaan Taman Nasional Laut Bunaken kepada Luhut, yang merupakan Ketua Komisi Nasional CTI-CFF.
Saat diskusi berlangsung, Olly langsung mengeluhkan jika Taman Nasional Laut Bunaken yang berada di Sulawesi Utara namun tidak dikelola pemerintah daerah. Menurut dia, kewenangan pengelolaan kawasan wisata ini diberikan kewenangannya ke lembaga yang dibentuk pemerintah pusat.
Baca: Wisatawan Keluhkan Fasilitas Bunaken
Menurut Olly, kondisi ini justru menjadikan persoalan tumpang tindih dalam pengelolaan baik dalam hal pelestarian, persoalan sampah dan juga pengelolaan tarif kepariwisataan.
"Selama ini Pemerintah daerah selalu yang disalahkan jika Bunaken rusak, Bunaken kotor atau hal-hal yang buruk. Padahal, yang kelola itu adalah pemerintah pusat. Makanya saya bilang tumpang tindih," kata Olly.
Menanggapi hal ini, Luhut tampak heran jika ternyata pemerintah daerah tidak mengelola secara langsung Bunaken.
"Itu harus dirubah agar action-nya bisa cepat dan tepat. Harus daerah yang kelola untuk Bunaken ini," tutur Luhut.
Baca: Jelajah Bunaken, Ibukota Terumbu Karang Dunia
Penegasan mengenai pengelolaan Bunaken pemerintah daerah kembali dijelaskan Luhut saat diwawancarai usai diskusi. Menurut Luhut, Gubernur haruslah yang mengelola Bunaken karena berada di wilayahnya.
Menurut Luhut, kawasan Bunaken direncanakan menjadi daerah ekonomi khusus, dimana semua pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk dengan pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Utara.
"Bunaken akan dibentuk seperti di pulau Rempang dimana akan dijadikan kawasan ekonomi khusus. Intinya kita harus cepat membenahi," kata Luhut.
Lanjut menurut Luhut, pekan depan pihaknya akan memanggil Gubernur Sulawesi Utara untuk berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pariwisata, terkait rencana pengembangan daerah Bunaken menjadi daerah wisata dengan basis ekonomi kerakyatan.
"Jadi rencananya rumah penduduk akan dijadikan home stay untuk wisatawan, diberikan pelatihan masyarakat untuk membuat produk cenderamata dan sebagainya. Tapi, walaupun ingin cepat, ya, kita harus koordinasikan dulu agar tak ada kesalahan ke depannya," kata Luhut.
ISA ANSHAR JUSUF
