Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Dewan HAM PBB Apresiasi Indonesia

Editor

Natalia Santi

image-gnews
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib bersama dengan Presiden Dewan HAM PBB, Joaquin Alexander Maza  Martelli, di Markas PBB, Jenewa, 26 April 2017  (Foto: PTRI Jenewa)
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib bersama dengan Presiden Dewan HAM PBB, Joaquin Alexander Maza Martelli, di Markas PBB, Jenewa, 26 April 2017 (Foto: PTRI Jenewa)
Iklan

TEMPO.CO, Jenewa - Presiden Dewan Hak-hak Asasi Manusia (HAM)  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),   Joaquin Alexander Maza Martelli mengapresiasi Indonesia menjelang pertemuan pembahasan Universal Periodic Review (UPR) yang bakal digelar 3 Mei 2017.  Pernyataan itu disampaikan Martelli dalam pertemkuan dengan Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar LBBP Hasan Kleib,  26 April 2017.

“Presiden Dewan HAM PBB menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan dapat  menjadi contoh atas komitmennya untuk terus mengupayakan promosi dan proteksi HAM,” tulis PTRI Jenewa lewat rilis yang diterima Tempo, 27 April 2017.

Indonesia juga diapresiasi karena mengutarakan kesediaanya sebagai salah satu negara yang kondisi HAM-nya akan di-review pada proses UPR secara sukarela.

Selain memperkenalkan diri sebagai Watapri yang baru, Dubes Kleib juga mengucapkan selamat pada Martelli, Wakil Tetap El Savador di Jenewa  yang baru terpilih sebagai Presiden Dewan HAM.   Dia akan memimpin sidang UPR sepanjang tahun 2017.

Pada pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai persiapan UPR Indonesia dan sejumlah tantangan dan kemajuan di bidang HAM Indonesia. Dubes Kleib menyatakan meski Indonesia mencapai banyak kemajuan,  tapi seperti negara lainnya, Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Namun yang terpenting adalah Indonesia sebagai negara yang sangat progresif terhadap HAM, tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut,” kata Dubes Kleib.

Kedua pihak juga sepakat untuk terus bekerja sama secara konstruktif dimana Indonesia akan terus mendukung kepemimpinan Martelli sebagai Presiden Dewan HAM yang baru dalam menguatkan Dewan HAM dan proses mekanisme UPR.

NATALIA SANTI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Duta Besar Zuhair Al-Shun Berharap Amerika Serikat Tak Lagi Halangi Palestina Jadi Anggota PBB

7 jam lalu

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun saat konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Duta Besar Zuhair Al-Shun Berharap Amerika Serikat Tak Lagi Halangi Palestina Jadi Anggota PBB

Duta Besar Palestina berharap Amerika Serikat tak lagi menghalangi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB.


Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

12 jam lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

Dalam forum PBB di New York, KLHK menyampaikan deforestasi netto Indonesia 2021-2022 sebesar 104 ribu ha, turun dari 113,5 ribu ha pada 2020-2021.


Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

3 hari lalu

Militer Israel beroperasi di Penyeberangan Rafah sisi Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Jalur Gaza selatan, dalam tangkapan layar yang diambil dari video selebaran yang dirilis pada 7 Mei 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza


Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

3 hari lalu

Pengungsi Palestina melarikan diri dari Rafah setelah militer Israel mulai mengevakuasi warga sipil dari bagian timur kota Gaza selatan, menjelang ancaman serangan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Khan Younis di selatan Gaza Strip 6 Mei 2024. Militer Israel melakukan serangan yang ditargetkan dengan sasaran kelompok Islam Hamas di bagian timur kota Rafah. REUTERS/Ramadhan Abed
Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina


Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

3 hari lalu

Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. FOTO/X/@hadjalahbib
Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB


Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

3 hari lalu

Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin berbicara setelah TPS ditutup, di Moskow, Rusia, 18 Maret 2024. Komisi Nasional Pemilu Rusia (CEC), suara pemilih yang terkumpul mencapai 72,22 persen, naik dari pemilu 2018 sebesar 67,5 persen. REUTERS/Maxim Shemetov
Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.


Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

3 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.


Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menangis saat memeluk Jenderal Maruli Simanjuntak yang baru dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Luhut yang baru saja pulih hadir menyaksikan sang menantu, Maruli Simanjuntak dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?


Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

4 hari lalu

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin usai acara Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2024 di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.


Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

5 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan di Turki, 1 Mei 2024. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI
Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel