TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kalau ada pihak yang tak puas atas kebijakannya bisa mengadukan ke pengadilan. Bahkan kalau perlu, Susi mempersilakan pihak tersebut menggagalkan dirinya menjadi menteri.
"Kalau tidak puas bisa PTUN-kan saya, gagalkan saya jadi menteri," kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2017.
Susi menuturkan kebijakannya seperti pemberantasan illegal fishing, pada awalnya ia pun tak begitu paham mengenai betapa massifnya hal itu dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing. "Perlu sebulan untuk dapat data valid mengenai data kapal asing."
Menurut Susi dari data tersebut diketahui ada 1.300 izin tangkap ikan kapal asing beroperasi di Indonesia. Namun ada fakta juga ditemukan, jika 1.300 izin itu bisa diperbanyak sampai lima atau sepuluh per satu izin, sehingga izin tersebut membengkak menhadi 7.000 izin dan itu merupakan izin yang ilegal.
Susi mengungkapkan setelah itulah mulai dirinya mengadakan rapat dengan sejumlah instansi seperti TNI, Jaksa Agung, dan Bakamla. Lalu mulai ada eksekusi penenggelaman kapal yang mulai ada efeknya. "Meski belum 100 persen (berhasil), tapi sukses karena stok ikan sudah jauh lebih baik."
Susi bercerita di awal saat akan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal, ia sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak mengintervensi kebijakannya untuk sementara dan ia juga meminta agar Presiden mendukungnya secara penuh.
Lebih lanjut, Susi menyatakan dirinya banyak belajar selama menjadi pembantu Presiden selama ini. Ia mencoba membawa profesionalitasnya sebagai pengusaha di sektor perikanan dan penerbangan ke dalam jabatan yang diembannya. "Hampir tiga tahun saya jadi menteri, Oktober nanti tiga tahun kalau tentu masih dipercaya sebagai pembantu Presiden."
DIKO OKTARA
