TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah mengembalikan pinjaman senilai Rp 2 triliun yang dimaksudkan untuk menambal kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kementerian Keuangan meminjam dana tersebut dari pungutan industri sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), organisasi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
Baca: Manajer Investasi Pengelola Dana Sawit Rp 5,7 T Akan Ditunjuk
“Sudah masuk APBN-P,” kata Sri Mulyani di gedung Parlemen, Selasa, 18 Juli 2017. Adapun total dana sawit mencapai Rp 11,7 triliun.
Dana pinjaman yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah wujud pengelolaan APBN 2017 oleh Kementerian Keuangan. Kementerian keuangan berjanji akan mengelola APBN lebih kredit sehingga tidak perlu lagi meminjam dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tahun ini bukan yang ideal bagi bisnis kelapa sawit. "Sebab, cuaca sedang tidak menentu dan bisa berpengaruh pada ekspor," ucapnya, Senin, 17 Juli 2017.
Darmin juga menyebut pemerintah sedang menyiapkan tahap pertama pilot project peremajaan (replanting) 30 ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 25 juta per hektare untuk peremajaan.
Baca: Petani Sawit Gugat Aturan Dana Sawit
"Sementara untuk karet masih belum tuntas karena kita tidak punya dana. BPDP itu dana sawit, kita tidak boleh pakai untuk yang lain,” kata Darmin.
STANLEY WIDIANTO | GHOIDA RAHMAH
