TEMPO.CO, Pekanbaru - Bhinneka.com serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi cara belanja pemerintah melalui e-katalog. Sosialisasi menyasar sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru.
Sistem belanja jejaring internet ini dinilai tepat untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang bersih. "E-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien," kata Kepala LKPP Agus Prabowo, Rabu, 19 Juli 2017.
Simak: Ketua ICW: Penerapan E-Katalog Tak Jamin Kurangi Korupsi
Menurut Agus, melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Dia meyakini, dengan banyaknya pilihan dan kemudahan yang ditawarkan, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhan.
Apalagi dalam e-katalog dapat diperoleh informasi spesifikasi barang, harga, dan merek yang telah dibuka dan dapat diakses semua pihak. Sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung proses belanja barang.
“Informasi harga serta spesifikasi barang dan jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” ujarnya.
Direktur Corporate Sales Bhinneka.com Heriyadi Janwar menjelaskan, Bhinneka.com sebagai pelopor penyedia barang dan jasa secara online telah terverifikasi di LKPP.
Menurut Heriyadi, Bhinneka.com berkomitmen untuk dapat membantu proses reformasi cara belanja pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintah.
Simak: Ketua LKPP Sebut Pekerja LPSE Sebagai Pasukan Hantu
"Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang dan jasa secara online dan offline selama 24 tahun, Bhinneka.com berkomitmen memberikan produk, harga, pelayanan, dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP, di mana Bhinneka memiliki perwakilan resmi di 32 provinsi di seluruh Indonesia," kata Heriyadi.
Peran agregator online store Bhinneka.com dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli pemerintah. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 31 ribu produk Bhinneka.com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut antara lain komputer (desktop dan notebook), server, perlengkapan kantor, dan kamera.
"Hal seperti ini dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang dan jasa," ucapnya terkait dengan belanja pemerintah melalui e-katalog.
RIYAN NOFITRA
