TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tak hanya mewanti-wanti relawan dari Ormas Projo (Pro Jokowi) untuk Pilpres 2019, namun juga memamerkan keberhasilan negosiasi dengan Freeport McMoran. Menurut Presiden Jokowi, keberhasilan negosiasi itu patut dibanggakan karena keinginan pemerintah terpenuhi, terutama dalam hal divestasi saham Freeport sebesar 51 persen.
Baca juga: Darmin Jamin Divestasi Saham Freeport Tidak Akan Dimiliki Swasta
"Negosiasinya alot, 2,5 tahun. Memang harus alot. Kalau nggak ngotot, dapatnya cuma saham 9 persen lagi," ujar Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Projo III di Sport Hall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam, 4 September 2017.
Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Freeport telah meneken empat kesepakatan yang berkaitan dengan kelanjutan operasional Freeport di tambang emas Grasberg, Papua. Empat kesepakatan itu adalah divestasi saham 51 persen, pembangunan smelter, kestabilan kebijakan investasi, serta perpanjangan operasi.
Dari keempat hal itu, divestasi yang paling disorot. Sempat, hal itu yang berkali-kali dinegosiasikan oleh Freeport dan pemerintah Indonesia. Freeport menginginkan divestasi di bawah 51 persen sementara Indonesia ngotot di angka tersebut atau tidak akan ada IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) bagi Freeport.
Pasca kesepakatan keduanya pada pekan lalu, belum diketahui mekanisme dan kelanjutan dari divestasi saham Freeport. Selain siapa yang akan membeli saham Freeport belum diketahui, nilai sahamnya pun belum ditetapkan. Freeport berkeinginan nilai cadangan di perut bumi ikut dihitung dalam perhitungan valuasi saham, sedangkan pemerintah Indonesia tidak.
Presiden Joko Widodo mengatakan pada relawan dari Projo bahwa apapun yang terjadi, saham mayoritas harus menjadi milik Indonesia. Dan, ia menyampaikan bahwa hal yang dilakukan kepada Freeport akan diterapkan kepada sumber energi lainnya yang masih dikuasai asing.
"Misalnya Blok Mahakam, itu sudah 100 persen Indonesia. Dulunya digarap Inpex Jepang dan Total Perancis. Pengelolaannya gimana? Kerja sama lagi gak apa, tapi saham mayoritas harus Indonesia," ujarnya. Presiden Jokowi menambahkan agar Projo tidak diam saja dalam menanggapi capaian pemerintah ini.
ISTMAN MP
