TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mendorong badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD) untuk mengelola pelabuhan dan bandara di Indonesia dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dan kerja sama operasi (KSO).
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rangka mengefektifkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Menhub Minta Percepatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api
“Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar, dan signifikan,” ungkap Budi di Gedung Karya Kemenhub pada Selasa, 5 September 2017.
Budi mengatakan dengan kerja sama tersebut, pengeluaran belanja di daerah akan bisa dialokasikan untuk pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil. Dia menjelaskan sebagai contoh untuk Bandara Tanjung Karang, Kemenhub mengeluarkan anggaran banyak namun pemasukan yang didapat kecil.
“Untuk itu, dengan adanya kerja sama dengan swasta, maka dana APBN dapat dialokasikan ke bandara dan pelabuhan lain,” ujar Budi.
Budi mengatakan range terkecil dan terbesar bisa dihemat dengan adanya kerja sama ini oleh pemerintah. Dia mencontohkan range terbesar di Bandara Tanjung Karang dan Bandara Sentani yang dapat dihemat sebesar Rp 70 miliar. “Di sana APBN kita Rp 50 miliar, nanti kita akan dapat Rp 10 sampai 20 miliar yang artinya negara akan hemat Rp 70 miliar,” kata dia.
Budi menjelaskan dengan adanya kerja sama tersebut, penerimaan pendapatan akan bertambah karena pengeluaran yang menurun. Penambahan menurutnya akan berkisar antara Rp 10 sampai 70 miliar.
“Kalau kita bikin range dari Rp 10 miliar sampai 70 miliar kalau ditotal jumlahnya bisa mencapai Rp 800 miliar. Jumlah itu bisa membangun 40 pelabuhan dan 20 bandara di tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan masyarakat di pinggir,” ungkap dia.
Mengenai kerja sama ini, Budi mengatakan dirinya akan mengunjungi Bima dan Waingapu untuk menyaksikan MOU antara KSOP Bima dan KSOP Waingapu dengan PT Pelabuhan Indonesia III. Proses MOU tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2017.
Berdasarkan data per 5 September 2017, terdapat 20 pelabuhan dan 10 bandara yang telah diusulkan untuk dikelola BUMN/D dan swasta.
Adapun 20 pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.
Sedangkan 10 bandara yang diusulkan diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura.
SYAFIUL HADI
