TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membayar sejumlah tagihan lahan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol periode 2016. Lembaga tersebut menerima 58 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terverifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Direktur Utama LMAN, Rahayu Puspasari, menyatakan tagihan yang telah dibayar sebesar Rp 7,6 triliun hingga Agustus 2017. "Tagihan itu untuk 9.745 bidang tanah jalan tol yang masuk PSN," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 5 September 2017.
Realisasi tersebut masih separuh dari total tagihan yang harus dibayarkan LMAN untuk proyek di periode 2016. Rahayu menyatakan, BPKP telah meloloskan verifikasi 18.603 bidang tanah dengan nilai tagihan Rp 12,4 miliar.
Saat ini LMAN sedang menyelesaikan perhitungan biaya dana (cost of fund) serta sisa tagihan yang dibayarkan. "Kami bersama Kementerian Keuangan dan BPKP akan selesaikan," ujarnya.
Rahayu menuturkan, pihaknya masih menghadapi kendala dalam pembayaran penggantian pengadaan lahan. Salah satunya adalah aspek dokumen. Dia berharap dengan tata kelola yang lebih baik kendala tersebut bisa diatasi.
VINDRY FLORENTIN
