Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menggunakan obligasi rekapitalisasi, yang ditarik dari bank-bank untuk recycle bond (obligasi daur ulang). Kepala BPPN, I Putu Gde Ary Suta, seusai bertemu Komisi IX DPR RI di Gedung MPR DPR, Jakarta, Rabu (6/3) siang, juga mengungkapkan bahwa pada 2001, BPPN mendapatkan obligasi senilai 20,541 triliun. Pernyataan Ary Suta ini menanggapi laporan bahwa Bank Indonesia menyatakan BPPN belum menyetor obligasi yang ditarik dari bank-bank sebesar Rp 10 triliun. Akibatnya, pemerintah harus membayar obligasi kepada BPPN. Ary Suta mengatakan obligasi ini didapatkan dari ke tiga bank yaitu Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, dan Bank Mandiri. BPPN kemudian menggunakan dana ini untuk recycle bond, obligasi pemerintah milik bank rekapitalisasi yang dihidupkan lagi untuk membantu permodalan suatu bank. Tindakan ini dilakukan karena DPR dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) – di mana Departemen Keuangan berada di dalamnya – telah menyetujui BPPN untuk melakukan penyehatan perbankan. Ary enggan menjawab bahwa BPPN mendapatkan bunga dari pemerintah karena memiliki obligasi tersebut. Ia hanya mengatakan, “Kita bekerja berdasarkan aturan main.” Ia bersedia menyerahkan semua obligasi yang ditarik dari bank-bank yang ada. Tapi, kata “[BPPN] jangan ditugaskan lagi menyehatkan bank segala.” (Istiqomah-Tempo News Room)
Iklan
