Pemerintah Tak Perlu Perdebatkan Yuridiksi Hambali

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah tidak perlu memperdebatkan tumpang tindih yurisdiksi penangkapan Hambali. Pada dasarnya kepentingan negara di luar Indonesia sama yaitu pemberantasan terorisme. Namun langkah untuk mengakomodasi setiap kepentingan tersebut yang perlu dibicarakan. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menegaskan hal ini pada jumpa pers di Media Centre Jakarta, Senin (18/8).

Seperti yang diberitakan Koran Tempo (16/8) Hambali ditangkap di Thailand dan kemudian langsung dijemput aparat Intelegen Amerika Serikat. Namun pemerintah Indonesia sampai kini tidak mengetahui dimana Hambali ditahan.

Indonesia mempunyai kepentingan atas penangkapan Hambali. Pada awalnya dia (Hambali) orang Indonesia, kata Hassan. Selain itu Hambali diyakini terlibat dalam beberapa peledakan bom di Indonesia. Peledakan ini antara lain, bom Bali 12 Oktober 2001 dan tragedi di Hotel JW Marriott 5 Agustus 2003.

Pemerintah Indonesia menyadari adanya kepentingan lain dari negara lain, seperti Amerika. Hambali diduga terlibat dalam peristiwa pengeboman WTC New York 11 September 2001. Indonesia paling tidak mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan Hambali dari pemerintah Amerika. Yang penting dokumen dan akses langsung terhadap Hambali, kata Hassan.

Menurut Hassan, Indonesia sudah mendapatkan akses informasi mengenai Hambali. Presiden Megawati Soekarnoputri sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden George Bush.

Menurut Hassan, polisi Indonesia siap untuk bertemu langsung dengan Hambali. Hasan berharap Hambali dapat dibawa ke Indonesia untuk diperiksa lanjut. Informasi mengenai Hambali dapat membantu proses pengadilan Abu Bakar Ba'asyir yang sedang berlangsung hingga kini. Selain itu juga pemeriksaan tentang bom Bali dan Hotel JW Marriott.

Penangkapan Hambali ini berarti memutus mata rantai jaringan terorisme di dunia. Memperlemah jaringan terorisme, kata Hassan. Mata rantai besar jaringan terorisme di internasional dan regional teroris terputus. Hal ini merupakan langkah maju dan mengurangi potensi ancaman bom. Bukan meniadakan, ungkapnya.

Hassan juga menghimbau agar jangan berspekulasi bahwa setiap anggota pesantren juga terlibat Jamaah Islamiyah (JI). Saya tidak percaya JI masih rekrutmen apalagi dari pesantren, katanya. Jumlah pesantren di Indonesia ada banyak jumlahnya. Kerjasama untuk memberantas terorisme yang paling penting dilakukan.

Masalah ini bukan salah institusi. Hassan mengharapkan jangan mempersalahkan pesantren di Indonesia. Ada juga beberapa anggota pesantren yang tidak terlibat dengan Jamaah Islamiyah. Ini masalah personal, kata Hassan.

agriceli-Tempo News Room