Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemberantasan terorisme harus demokratis, transparan dan melibatkan masyarakat. Hal itu dikatakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar bertajuk “RUU Pemberantasan Terorisme” di Hotel Borobudur Jakrta, Senin (1/4). Menurut Bambang, Indonesia memerlukan UU tersebut sebagai alat kendali dan landasan yang efektif untuk menangkal dan mencegah terorisme. UU Antiterorisme diharapkan mampu menghilangkan akar penyebab terorisme tingkat nasional dan internasional. UU itu juga sebagai deteksi dini bagi pihak kepolisian, intelijen dan masyarakat untuk mengantisipasi terorisme. Bambang menambahkan, undang-undang itu harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, serta konvensi internasional. “Kita harus merumuskan sesuai dengan kepentingan nasional,” paparnya. Indonesia, lanjut dia, tidak menerima labelisasi terorisme terhadap etnis, agama, dan komunitas lainnya. Di sisi lain, memerangi terorisme merupakan kewajiban internasional bagi Indonesia. Untuk memberantas terorisme, kata Menko Polkam, diperlukan kerjasama internasional yang berdasarkan pada resolusi PBB, sehingga tidak ada pendiktean atau skenario asing. (Hilman Hilmansyah – Tempo News Room)
Iklan
