Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sekitar 40 orang warga negara Indonesia asal Timor Timur, yang berdomisili di Yogyakarta, mengadu ke DPRD DIY, Kamis (11/4). Mereka yang sebagian besar mahasiswa itu menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan yang menimpa rakyat Timor Timur, khususnya atas dijadikannya para pejuang Merah Putih di kursi pesakitan dan didakwa sebagai pelanggar HAM berat. Pernyataan Keprihatian itu ditandatangani 5 orang dari DPW Uni Timor Timur Aswain (UNTAS) DIY, Generasi Muda Timor-timur Indonesia DIY, East Timor Students Movement, dan wakil generasi muda Timor Timur. Bernardino Mariano Sousa BE, ketua DPW Uni Timor Aswain (UNTAS) DIY membacakannya di depan Wakil Ketua DPRD DIY Boedi Dewantoro. Pernyataan itu berisi antara lain penyesalannya terhadap sikap pemerintah RI yang meninggalkan warga Timor Timur yang bergabung dengan RI. Mereka juga menyesalkan pelaksanaan pengadilan HAM ad hoc terhadap para pejuang integrasi. Apalagi, pelaksanaan pengadilan HAM tidak independen, inkonstitusional dan hanya menjadi upaya balas budi pemerintah RI kepada negara asing yang memberikan bantua kepada Indonesia, tanpa memperhatikan kepentingan anak bangsa. Selain itu mereka menuntut penghentian pelaksanaan pengadilan HAM ad hoc karena hanya dilakukan terhadap sesama pejuang integrasi dan para pejabat pemerintah sipil/eksekutif. Mereka juga menuntut pengadilan HAM internasional atas segala dugaan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Timor Timur selama masa penjajahan Portugal dan masa integrasi, termasuk saat pelaksanaan jajak pendapat UNAMET. "Dengan demikian dugaan pelanggaran HAM yang pernah dilakukan pemerintah Portugal, masyarakat Timor Timur prointegrasi, antiintegrasi, badan PBB (UNAMET) maupun pemerintah RI dapat dibuktikan secara adil dan transparan," tegas Bernardino. Dalam kesempatan itu, Bernardino menyampaikan pula keluhannya atas perlakukan diskriminatif terhadap masyarakat asal Timtim tersebut. "Banyak diantara kami di sini yang kesulitan mendapatkan KTP. Padahal sudah membuat surat pernyataan dan semua persyaratan sudah dilengkapi," katanya. (LN Idayanie-Tempo News Room)
Iklan
