Konten
Unika Soegijapranata Semarang Minta Jokowi Hentikan Revisi UU Pilkada
Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang meminta Presiden Jokowi menghentikan pengesahan RUU Pilkada.
nasional24 hari lalu
Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Aksi Unjuk Rasa Kawal Putusan MK di Semarang
Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR menjalankan putusan MK soal Pilkada.
nasional24 hari lalu
Petani Kendeng Ikut Kritik IKN Saat HUT ke-79 RI, Sebut Ruang Hidup Rakyat Terus Dirampas
Para petani Pegunungan Kendeng ikut menggaungkan kritik terhadap proyek IKN yang mendatangkan masalah lingkungan.
tekno28 hari lalu
Warga Semarang Upacara 17 Agustus di Atas Laut sebagai Kritik atas Kerusakan Lingkungan
Nelayan di Kota Semarang sengaja menggelar upacara 17 agustus di lokasi tersebut untuk menyuarakan kondisi laut yang semakin rusak.
tekno29 hari lalu
Undip Menanggapi Pemberhentian Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi, Bantah Alasan Perundungan
Tim Fakultas Kedokteran Undip bersama dengan tim RSUP dr Kariadi telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Yankes.
tekno30 hari lalu
Undip Bantah Mahasiswa PPDS Anestesi di RSUP dr Kariadi Meninggal karena Perundungan
Rektor Undip Suharnomo mengatakan mahasiswa PPDS Anestesi di RSUP dr Kariadi, Aulia Risma, meninggal karena masalah kesehatan
metro31 hari lalu
Olah TKP Kecelakaan Mobil Fortuner Terjun ke Jurang di Jalur Dieng Tak Ditemukan Bekas Pengereman
Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan di Jalur Bawang-Dieng
metro37 hari lalu
Saksi Sebut Muncul Bau Menyengat dari Kampas Rem Kendaraan yang Terjun ke Jurang di Jalur Dieng
Saksi kecelakaan tunggal mengungkapkan muncul bau menyengat dari kampas rem kendaraan sebelum terperosok jurang di Jalur Bawang-Dieng.
metro39 hari lalu
PKB Laporkan Lukman Edy ke Polda Jawa Tengah
"Lukman Edy diduga kuat telah memfitnah dan mencemarkan nama baik PKB terhadap hal-hal yang tak pernah teruji kebenarannya," ujar Sukirman.
nasional39 hari lalu
Respons Muhammadiyah Jawa Tengah soal Keputusan Pengurus Pusat Terima Izin Tambang Ormas
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, sebelumnya menyatakan pihaknya telah mengkaji selama dua bulan lebih soal izin tambang.