Konten
Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres
Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.
nasional2 hari lalu
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
nasional2 hari lalu
Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok
Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana
nasional2 hari lalu
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024
Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.
nasional2 hari lalu
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.
nasional2 hari lalu
Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.
nasional3 hari lalu
BEM Unri Ungkap Hampir 50 Calon Mahasiswa Gagal Kuliah karena UKT Mahal
Presiden Mahasiswa Unri mengatakan sejauh ini ada hampir 50 calon mahasiswa Unri yang tidak melanjutkan kuliah karena tidak sanggup membayar UKT.
nasional3 hari lalu
Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus
Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.
nasional3 hari lalu
Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus
Mahasiswa Undip Semarang mengaku telah berdiskusi dan memberikan kritik kepada pihak kampus soal permasalahan Uang Kuliah Tunggal alias UKT.
nasional3 hari lalu
Polemik UKT Mahal, DPR Desak Kemendikbud Evaluasi Kebijakan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan Kemendikbudristek harus mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola kebijakan pembiayaan UKT.