Search

Hasil pencarian ‘DPR’

Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Dikurung di Ruang Isolasi 15 Hari dan Tak Bisa Salat Jumat

Eks Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin saat di Rutan KPK pernah dikurung di ruang isolasi belasan hari dan tak bisa salat Jumat.

TEMPO.CO9 jam lalu

Setiap Komisi di DPR Beranggotakan 44-45 Orang

DPR sudah membahas porsi pimpinan komisi setiap fraksi. Nama-nama pimpinan komisi diserahkan ke setiap fraksi.

TEMPO.CO10 jam lalu

Indonesia's DPR Approves Increase in Commissions to 13

DPR Speaker Puan Maharani announced the decision to expand the number of commissions within the DPR from 11 to 13.

EN.TEMPO.CO9 jam lalu

Bahlil Sebut Golkar Incar Kursi Pimpinan Komisi Energi DPR RI

Bahlil Lahadalia enggan menyebutkan nama kader Golkar yang akan didapuk menjadi pimpinan Komisi Energi DPR RI.

TEMPO.CO10 jam lalu

DPR Sepakat Tambah Komisi Jadi 13, Disahkan di Rapat Paripurna Besok

Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan penambahan dua komisi di DPR dari 11 menjadi 13 komisi.

TEMPO.CO10 jam lalu

Tak Kirim Nama Calon Menteri, NasDem Tegaskan Dukung Prabowo Lewat Fraksi di DPR

Viktor Laiskodat mengatakan tidak perlu diperdebatkan lagi apakah NasDem secara fisik ada di pemerintahan atau tidak.

TEMPO.CO12 jam lalu

Sidang Pungli di Rutan KPK, Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin Jadi Saksi

Eks Wakil Ketua DPR, Muhammad Azis Syamsudin, menjadi saksi dalam sidang kasus pungli di Rutan KPK hari ini.

TEMPO.CO14 jam lalu

Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

Menurut Arif, DPR dapat mengambil langkah yang lebih substansial ketimbang melakukan penambahan jumlah komisi.

TEMPO.CO2 hari lalu

Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.

TEMPO.CO3 hari lalu

Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

Kuasa hukum siswa Madrasah Aliyah itu akan mengajukan surat permohonan pendampingan ke berbagai lembaga untuk mengawasi proses pengusutan kasus.

TEMPO.CO3 hari lalu

Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

Pembentukan Badan Aspirasi Rakyat sebagai alat kelengkapan dewan atau AKD baru oleh DPR menuai tanggapan negatif dan positif dari sejumlah pakar.

TEMPO.CO3 hari lalu

Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

Bocoran sementara 13 komisi di DPR yang akan bermitra dengan sejumlah kementerian/badan/lembaga.

TEMPO.CO3 hari lalu

DPR Bakal Finalisasi Alat Kelengkapan Dewan Siang Ini, Dibawa ke Paripurna Selasa Depan

Dasco menuturkan, jumlah komisi DPR yang sedang digodok saat ini menyesuaikan dengan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

TEMPO.CO3 hari lalu

Kata Para Pimpinan DPR RI soal Kapan Alat Kelengkapan Dewan Diumumkan

Para pimpinan DPR angkat bicara soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri atas komisi-komisi dan badan-badan di DPR.

TEMPO.CO3 hari lalu

ICW Sebut Tunjangan Perumahan Anggota DPR sebagai Pemborosan Uang Negara

ICW mengatakan, total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun.

TEMPO.CO3 hari lalu

DPR Finalisasi AKD dan Jumlah Komisi, Diumumkan Senin Depan

DPR saat ini masih melakukan finalisasi untuk susunan AKD dan jumlah komisi.

TEMPO.CO4 hari lalu

Dominasi Dinasti Politik di Kalangan Pengusaha Anggota DPR Periode 2024-2029

Berbagai kalangan memprediksi anggota legislatif cenderung mengutamakan melindungi kepentingan bisnisnya ketika membahas rancangan undang-undang.

TEMPO.CO4 hari lalu

DPR akan Bentuk Badan Aspirasi sebagai Alat Kelengkapan Dewan, Ini Tugasnya

DPR menyatakan pembentukan AKD akan rampung sebelum pelantikan presiden.

TEMPO.CO5 hari lalu

Verrell Bramasta Kritik Etika Jurnalistik, Tak Terima Dipojokkan Main HP di Rapat DPR

Aktor Verrell Bramasta menanggapi kritik soal video dirinya bermain ponsel saat rapat DPR. Ia juga menyinggung etika jurnalistik pemberitaan.

TEMPO.CO5 hari lalu

KY Desak DPR dan Presiden Baru Kembali Lanjutkan Pembahasan RUU Jabatan Hakim

Komisi Yudisial menilai status hakim saat ini tidak jelas, meski termasuk pejabat negara namun pengaturannya menggunakan UU ASN.