Dianggap Mirip, Ini Perbedaan ERP dengan Software Akuntasi
Fleksibilitas ERP yang dapat dikonfigurasikan sesuai proses yang dibutuhkan perusahaan juga dapat digunakan untuk pembagian tugas menjadi lebih efisien.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Fleksibilitas ERP yang dapat dikonfigurasikan sesuai proses yang dibutuhkan perusahaan juga dapat digunakan untuk pembagian tugas menjadi lebih efisien.
Ridwan Kamil mengatakan, solusi yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta mencakup banyak hal.
Traffic congestion has started to form across streets in the capital of Jakarta following the end of the Eid al-Fitr holidays.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengupayakan mengkaji kebijakan tarif jalan berbayar ERP. Kajian itu menyoroti aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
LBH Jakarta menyatakan penerapan ERP atau jalan berbayar bukan merupakan solusi kemacetan. Hanya akan untungkan warga kelas atas.
Dishub DKI Jakarta tidak akan menarik Raperda tentang jalan berbayar ERP. Dishub justru menunggu DPRD menjadwalkan rapat pembahasan Raperda.
Ketua Bapemperda DPRD DKI menyarankan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menarik Raperda tentang jalan berbayar ERP. Apa alasannya?
DPRD DKI belum merencanakan rapat paripurna penarikan Raperda tentang jalan berbayar elektronik ERP.
Dishub DKI menyampaikan telah memberikan sosialisasi dan edukasi bahwa proses ERP atau jalan berbayar itu belum berjalan.
Di hadapan demo pengemudi ojek online atau ojol, Syafrin pernah berjanji akan menarik Raperda PL2SE yang mengatur soal ERP.
Selama demo mahasiswa menolak ERP berlangsung, lalu lintas di sepanjang jalan Merdeka Selatan depan Balai Kota lancar.
Transportation observer Darmaningtyas opined that the governments do not have to build new infrastructures to tackle congestion in Jakarta.
Darmaningtyas menyarankan pemerintah tidak melanjutkan rencana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan.
Kebijakan yang baik mestinya tidak didasarkan atas keberatan-keberatan dari kelompok tertentu yang selama ini menikmati privilese, mendapat prioritas.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengubah pernyataannya soal menarik Raperda ERP.
Kelapa Dishub DKI akan mengkaji ulang Raperda ERP setelah mendapat banyak penolakan, termasuk pengemudi ojek online yang menggelar demo
Anggota Bapemperda DPRD DKI menilai Pemprov DKI tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian pengajuan raperda jalan berbayar (ERP) itu.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan akan menarik draf raperda ERP itu untuk dikaji dan diperbaiki lagi.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menarik kembali Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya juga membahas tentang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai ojol tetap harus dikenakan tarif ERP Jakarta.