Hengki si Lurah Pungli di Rutan KPK Masih Jadi ASN, BKD DKI Tunggu Dokumen Setwan DPRD
KPK menetapkan tersangka dan menahan 15 orang dalam kasus pungli di Rutan KPK.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
KPK menetapkan tersangka dan menahan 15 orang dalam kasus pungli di Rutan KPK.
Penyidik periksa puluhan terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin, yang pernah menjadi tahanan KPK, soal pungli di Rutan KPK.
KPK menetapkan tersangka dan menahan 15 orang dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (rutan) KPK.
Sebelum menjadi ASN Pemprov DKI, Hengki pernah menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Rutan KPK
Sebelum menjadi ASN Pemprov DKI, Hengki pernah menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Rutan KPK.
Hengki yang dijuluki sebagai lurah dalam kasus pungli di rutan KPK, kini telah bertugas sebagai ASN di Pemprov DKI. Sudah jadi tersangka.
DPRD DKI Jakarta siap memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat kasus pungli di rutan KPK
Tim penyidik sudah selesai melakukan pemeriksaan dalam kasus pungli di Rutan KPK.
Dalam perkara pungli di rutan KPK, para pegawai memberikan jasa kepada tahanan yang ingin gunakan handphone di rumah tahanan.
Ketua Dewas KPK mengungkap sosok rantai pertama pungli di rutan KPK
Albertina menuturkan ada semacam koordinator yang mengatur jalannya pungli di Rutan KPK.
Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan camat dan lurah blusukan keliling wilayah tiap pagi dan sore untuk mengantisipasi persoalan
Lurah Papanggo menepis klaim eks warga Kampung Bayam bahwa jumlah mereka mencapai 64 kepala keluarga (KK).
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menganggarkan dana Rp 8 miliar untuk pengadaan motor Honda Vario dan kebutuhan lainnya.
Indonesia Kita dan Bakti Budaya Djarum Foundation menggelar "Musuh Bebuyutan" yang dipentaskan di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki
Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta lurah dan camat untuk giat dan berinovasi menata kawasan di wilayahnya jadi taman dan trotoar.
Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta lurah dan camat tak perlu risau dengan banyaknya pemasangan atribut kampanye. Wajar saja karena mau pemilu.
Heru Budi mengingatkan pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024 bakal dikenai sanksi mulai teguran, penundaan gaji, penurunan pangkat dan pemecatan.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah memberikan waktu 10 hari kepada pemilik pabrik untuk mengosongkan tempat usahanya itu.
Lurah dan camat di Jakarta Timur diminta menggelar kerja bakti massal untuk mengantisipasi terjadinya banjir saat musim hujan.