Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti Pemprov DKI di antaranya temuan anggaran yang tidak terpakai hingga permasalahan aset milik daerah.
BPK RI menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI 2022. Sekda DKI merespons isu ini dengan menyinggung soal opini WTP.
DPRD DKI akan memanggil PAM Jaya untuk membahas opini dari BPK RI. Pemberian opini ini diyakini berhubungan dengan swastanisasi air Jakarta.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat mengatakan terisisa Rp 60 miliar dana KJP Plus dan KJMU yang belum disalurkan. Jadi temuan BPK.
DKI Jakarta mencairkan bantuan sosial biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Merry Hotma menyebut kendala sistem di Bank DKI jadi penyebab dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.
Heru Budi sebut opini WTP dari BPK bukanlah akhir. Ia mengatakan pihaknya juga lakukan enam langkah untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan
Top 3 Metro hari ini dimulai berita Top 3 Metro kemarin perihal Ketua RT penentang ruko serobot bahu jalan yang mengkritik dua politikus PDIP.
The Supreme Audit Agency (BPK) found a number of problems in Jakarta's financial reports for the 2022 fiscal year.
BPK RI menilai aset PAM Jaya per 2022 tidak dapat diyakini kewajarannya. Karena itulah, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Pj Gubernur DKI Heru Budi menganggap perolehan opini WTP dari BPK RI bukanlah tujuan akhir. Ini makna opini WTP baginya.
Pemprov DKI wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan itu dalam 60 hari.
BPK temukan ketidaktertiban aset DKI pada 2 bidang tanah fasos-fasum yang telah diterima dari pemegang SIPPT Rp17,72 miliar yang berstatus sengketa.
BPK RI mengungkap anggaran KJP Plus dan KJUM 2022 senilai Rp 197,55 miliar belum tersalurkan. Dinas Pendidikan DKI angkat suara.
BPK meminta Pemprov DKI untuk menuntaskan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Untuk keenam kalinya Pemprov DKI raih opini WTP.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
Pemprov DKI kembali memperoleh opini WTP atas laporan keuangan daerah dari BPK RI. Pj Gubernur DKI Heru Budi melanjutkan apa yang sudah diraih Anies.
Meski telah menetapkan 7 tersangka, Kejaksaan Agung akan melanjutkan penyelidikan korupsi BTS Kominfo. Selain Johnny G. Plate diduga ada aktor lain.
Wakil Ketua BPKN Mufti Mubarok mewanti-wanti adanya modus penipuan lain dalam penjualan tiket Coldplay.
BPKN mengatakan jangan sampai konser Coldplay menjadi catatan buruk seperti Kanjuruhan.
Wakil Ketua BPKN RI Mufti Mubarok menanggapi ramainya penipuan jasa titip atau jastip tiket konser Coldplay dan akan memanggil pihak promotor konser.
BPKN memantau ketat gangguan akses pada layanan digital BSI Mobile serta keluhan para nasabah yang muncul sejak 8 Mei 2023 lalu.
Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan belum menghitung kerugian negara akibat korupsi proyek BTS Kominfo yang melibatkan Johnny Plate.
Sebagai pengganti Menkominfo Johnny Plate, Mahfud menyatakan saat ini BPKP boleh masuk mengaudit proyek BTS Bakti 4G kapan saja.
Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, salah satunya Menteri Kominfo Johnny Plate.
Proses pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS Bakti Kominfo diduga menabrak aturan.
Kejaksaan Agung juga sudah dua kali memeriksa Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate sebagai saksi kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo.
Bupati Meranti nonaktif Muhammad Adil diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 1,4 miliar dari PT Tannur Muthmainnah.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) temukan empat masalah administrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan patuh pada hasil rekomendasi BPKP dan kesepakatan dalam rapat koordinasi terkait impor KRL bekas.
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan lembaganya menolak masuk dalam Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk Menkopolhukam Mahfud MD
BPK buka suara soal pernyataan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein yang meragukan integritas BPK sebagai institusi di kalangan ahli hukum.
Pemerintah masih membuka peluang impor KRL bekas asal Jepang, kendati opsi tersebut tidak direkomendasikan BPKP.
