Titip Isu Kemerdekaan Palestina ke Komisi I DPR, Ini Kata Retno Marsudi
Retno Marsudi meminta DPR jangan meninggalkan bangsa Palestina sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Retno Marsudi meminta DPR jangan meninggalkan bangsa Palestina sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas.
Dari 20 nama capim KPK yang lolos, tiga di antaranya adalah pejabat KPK. Mereka adalah Johanis Tanak, Pahala Nainggolan, dan Wawan Wardiana.
Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.
Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.
Komisi Yudisial (KY) berinisiatif menyelidiki vonis Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang terhadap terdakwa kasus korupsi timah, Toni Tamsil.
DPR RI menyetujui lima calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Siapa saja mereka?
Dalam presentasi terakhir Sri Mulyani di Komisi XI DPR sebagai menteri kabinet Jokowi, anggaran Kemenkeu disepakati Rp 53 triliun untuk 2025
Komisi II DPR menyebutkan opsi yang bisa dilakukan jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Ketua Komisi II DPR menyebutkan dua faktor penyebab munculnya kotak kosong pada Pilkada 2024.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pilkada ulang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun bila kotak kosong sebagai pemenang
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Syaiful Huda menyebut, bahwa biaya program makan gratis berasal dari anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan.
Komisi Yudisial menjelaskan mengapa dua calon hakim agung dari kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak bisa lolos meski belum bertugas 20 tahun.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin mengkaji ulang anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyebut rencana Prabowo siapkan anggaran khusus memburu koruptor adala ide yang luar biasa.
Peneliti TII Alvin Nicola menyebut praktik seleksi calon hakim agung yang dipertontonkan DPR berpotensi mengintervensi kekuasaan kehakiman.
Doli menegaskan dirinya tidak pernah berbicara mengenai rencana evaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam forum apa pun.
Komisi Yudisial merespons pernyataan Komisi III DPR RI perihal penolakan sembilan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung yang telah diusulkan.
Anggota Komisi III DPR mengusulkan agar seluruh proses seleksi calon hakim agung dikembalikan kepada KY untuk diperiksa ulang.
Komisi II DPR berinisiatif memajukan jadwal rapat dengar pendapat melalui forum konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan perubahan PKPU akan diketok dalam rapat dengar pendapat dengan KPU pada Ahad 25 Agustus 2024