atau cari berdasarkan hari
Pemberhentian Erwin Aksa tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Agung Laksono menghadiri sidang Setya Novanto untuk memberikan dukungan kepadanya.
Agung Laksono berujar belum ada pembicaraan dengan Priyo ihwal rumor kepindahannya ke Partai Berkarya.
Dengan kursi tambahan pimpinan DPR ini, kata Agung, peluang PDIP menduduki kursi petinggi badan legislatif menjadi semakin besar.
Agung Laksono menolak pemeriksaan dengan status sebagai saksi yang menguntungkan Fredrich Yunadi.
Tim pengacara Fredrich Yunadi mengajukan Agung Laksono dengan sejumlah pertimbangan.
Dalam agenda KPK, nama Agung Laksono sebenarnya tidak ada dalam jadwal pemeriksaan Setya Novanto.
Nama Bambang Soesatyo disebut menguat untuk terpilih menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
Airlangga Hartarto mengatakan dirinya telah meminta izin kepada Presiden Jokowi mengenai rencananya maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.
Agung Laksono menngungkapkan Setya Novanto mengusulkan agar Idrus Marham menjadi Plt Ketua Umum Partai Golkar.
Agung Laksono meyakini Setya Novanto akan kooperatif.
Saat ini rencana pembentukan Densus Antikorupsi tengah digodok di Komisi Hukum DPR bersama Polri.
Nenurut Agung Laksnono, kunjungan kerja luar negeri dalam rangka studi banding tidak perlu karena rentan menjadi ajang jalan-jalan semata.
Agung Laksono mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan dana partai politik.
Meski banyak kadernya terlibat perkara korupsi, Agung Laksono yakin suara Golkar masih di kisaran 13-15 persen pada Pemilu 2019.
Agung Laksono merayakan ulang tahun di rumahnya, dihadiri Ahok, Setya Novanto, dan Djan Faridz.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berpendapat, Golkar perlu memperkokoh soliditas akibat pemberitaan kasus e-KTP.
Ahok adalah figur yang disukai publik dan mampu menawarkan solusi bagi masyarakat Jakarta.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Rhoma Irama hadir dalam acara ini.
KPK menawarkan diri untuk menjadi pengawas dalam Munaslub Golkar untuk mencegah adanya praktik politik uang.
