atau cari berdasarkan hari
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.
Badan Musyawarah DKI beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna soal pengunduran diri Ahok.
Secara khusus, rapat diagendakan untuk mengumumkan pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI.
Menurut Lulung, akan lebih baik jika terjalin komunikasi intensif, yaitu melibatkan semua tokoh masyarakat, lintas agama, dan pemangku kepentingan.
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, memilih melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika menyusun APBD.
Direktur Utama Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat tak mau menanggapi soal uang Rp 30 miliar dan modal awal Teman Ahok Rp 500 juta.
"Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya membebani pengembang untuk bangun DKI," kata Ahok.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mengomentari Gubernur DKI Jakarta yang menantang PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Imam Supriadi meminta Ahok berhenti berkoar-koar tentang atasannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis.
Zulfikar Fauzi menuduh Ahok telah menggunakan uang negara tanpa mekanisme penetapan APBD.
Komisi Hukum DPR akan memanggil BPK dan KPK
Ratna Sarumpaet mengatakan, kalau ada calon lain yang terduga korupsi juga akan dipersoalkan
Menanggapi Ratna Sarumpaet, urusannya bisa panjang.
Menurut aturan, kata Ahok, praperadilan bisa dilakukan bila perkara tersebut sudah dalam tahap penyidikan, bukan di tahap penyelidikan.
Agus menegaskan bahwa KPK bekerja secara independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan manapun.
Temuan tersebut, kata Lulung, telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.
Koalisi kata Jamil, prihatin terkait kinerja dan produk BPK terutama Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pernyataan KPK tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Ini alasan KPK menyebut kasus RS Sumber Waras yang menyeret Ahok belum ada unsur korupsinya.
