atau cari berdasarkan hari
Jemaah An-Nadzir merayakan Idul Adha hari ini.
Penerapan setelah Pilkada agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih terlebih dahulu.
Komunitas aliran kepercayaan menilai Gus Ipul peduli kepada kelompok minoritas.
Mendagri Tjahjo Kumolo menunggu jadwal rapat dengan DPR soal pencatuman aliran kepercayaan di e-KTP.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikapnya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pencantuman penghayat kepercayaan di KTP.
Agama - agama di nusantara dan penganut aliran kepercayaan menyambut baik putusan MK tentang pencantuman penghayat kepercayaan di KTP.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah belum memutuskan teknis penulisan aliran kepercayaan di kolom KTP.
Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan pembuatan KTP khusus bagi penganut aliran kepercayaan. MUI mengatakan hal ini supaya tak ada penolakan.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengaku kecewa terhadap putusan MK yang mengabulkan uji materi tentang aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP.
Gus Solah berharap keputusan MK terkait aliran kepercayaan tidak menimbulkan konflik.
Putusan MK tentang aliran kepercayaan dianggap tak memperhatikan kesepakatan politik. MUI dan Ormas Islam menolak aliran kepercayaan di KTP.
Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menilai aliran kepercayaan bukanlah agama sehingga tidak bisa masuk dalam kolom agama KTP.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan keperluan blangko E-KTP baru untuk penghayat kepercayaan disediakan pada 2018.
Penganut aliran kepercayaan Sapta Darma mengaku selama ini hidup harmonis berdampingan dengan warga mayoritas di sekitar lingkungannya.
Ketua MK Arief Hidayat mengatakan secara teknis nanti, KTP bisa mencantumkan agama atau aliran kepercayaan.
Soal pencantuman identitas kepercayaan di KTP, Ganjar meminta penganut kepercayaan bersabar lantaran MK baru saja memberikan putusan.
Pasca-putusan MK yang membolehkan penghayat aliran kepercayaan mengisi kolom agamanya di KTP, organisasi penghayat diminta mendata anggotanya.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan mendata aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Tjahjo khawatir ada aliran sesat yang masuk kolom agama.
Sebelum putusan MK ini, Kemendikbud menyatakan telah memberikan pelayanan publik terhadap para penganut aliran kepercayaan dan penghayat.
Penganut kepercayaan Sunda Wiwitan mengapresiasi putusan ini karena akhirnya mereka bisa mendapatkan hak yang selama ini tidak pernah didapatkan
