atau cari berdasarkan hari
Konvensi Capres-Cawapres NasDem akan dilakukan dua tahun sebelum Pemilu 2024.
NasDem akan melakukan konvensi untuk calon presiden pada Pilpres 2024. Partai mencari calon pemimpin seluas-luasnya tak terbatas dari kader sendiri.
Bamsoet mengatakan, presiden bukan lagi mandataris MPR dan tidak bertanggung jawab terhadap MPR.
Keinginan Prabowo dan Surya Paloh untuk amandemen UUD 1945 secara menyeluruh, membuat kekhawatiran akan munculnya era demokrasi terpimpin.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya ingin amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada menghidupkan haluan negara.
Menghidupkan lagi GBHN dengan amandemen UUD 1945, atau melalui UU? "Kami gelar semua di meja, kami tawarkan pada masyarakat tone-nya bagaimana."
Sambil tersenyum, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyebut dirinya datang ke MPR seperti lembaran kertas putih.
Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda menghidupkan GBHN.
Surya Paloh dan Prabowo sepakat jika amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya GBHN, tapi juga soal Pemilu serentak.
Pertemuan akan dilakukan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat malam.
Prabowo sebagai Ketua parpol besar, mantan calon presiden dan purnawirawan jenderal TNI, dianggap patut dimintai pandangan terkait amandemen UUD 1945.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjamin bahwa agenda amandemen UUD 1945 tak akan mengusik mekanisme Pilpres langsung.
Semua pihak, kata Ketua MPR, sepakat memilih demokrasi dengan sistem pemilihan langsung.
Sejumlah pimpinan MPR RI menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berdialog soal amandemen UUD 1945.
Ketua MPR menyinggung mekanisme pemilihan presiden dalam amandemen UUD 1945.
Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf g, MPR RI masa jabatan 2019-2024 berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga lainnya.
Hasil kerja Badan Pengkajian MPR akan dilaporkan kembali kepada Pimpinan MPR sebagai pertimbangan untuk tindaklanajutnya.
Bamsoet mengakui ada perbedaan pendapat terkait amandemen UUD 1945.
Politikus PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya tak akan menyentuh persoalan pemakzulan presiden dalam amandemen UUD 1945.
Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny Kabur Harman, mengatakan Indonesia sebenarnya juga sudah memiliki GBHN kendati dengan nama lain.
